Peradilan Di Daerah Ditertibkan

Peradilan Di Daerah Ditertibkan

penindakan Mulai 1 Oktober 1974

Jakarta, 17 September 1974 – Pihak Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung saat ini sedang mempersiapkan usaha penertiban peradilan di daerah dan diharapkan mulai tanggal 1 Oktober 1974 sudah dapat dimulai penindakan, demikian sumber “SH” yang kompeten dibidang peradilan.

Selanjutnya sumber “SH” tersebut menjelaskan bahwa Ketua Mahkamaah Agung Prof Oemar Seno Adji SH dengan Jaksa Agung Ali Said SH telah mengadakan beberapa kali perembukan dalam rangka penertiban tersebut.

Tim kerjasama antara Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung itu telah melakukan penelitian di daerah terutama dalam kasus perkara naturalisasi atau urusan kewarganegaraan dari bekas Hoa Kiauw. Tiga daerah peradilan seperti Surabaya, Semarang dan Medan mendapat sorotan yang tajam. Informasi yang masuk ke Jakarta dari Semarang melaporkan adanya kasus, dimana untuk mengurusi kewarganegaraan dengan tarif Rp. 300.000/orang.

Orang Hoa Kiauw yang kena pengusiran karena PP 10/1961 di duga banyak masuk ke Indonesia dan dengan jalan menyusup berhasil mendapatkan kembali kewarganegaraannya.

Usaha penertiban dari Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung ini juga dilakukan karena adanya laporan yang masuk yang menyatakan bahwa ada oknum hakim dan jaksa yang melakukan peradilan dengan jalan yang tak wajar.

Tindakan dari kedua instansi ini untuk lebih mengokohkan lagi prinsip negara Indonesia adalah negara hukum dan membina kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, demikian sumber “SH”. (SH)