BUMN dan PT Berkreasi di Perbatasan

BUMN dan PT Berkreasi di Perbatasan

SHNet, ATAMBUA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengajak perguruan tinggi dan BUMN untuk bersama-sama berkreasi membangun daerah perbatasan. Perbatasan adalah halaman depan NKRI sehingga sangat penting untuk didesain secara maksimal.

Pelaksana Tugas Sekretaris BNPP, Widodo Sigit Pudjianto, kepada SHNet di Atambua, Selasa (18/9) mengungkapkan saat ini sudah ada 10 perguruan tinggi yang bekerja sama dengan BNPP untuk membangun daerah perbatasan. Misalnya, Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Padjajaran, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga dan Universitas Brawijaya.

Sigit menjelaskan kerja sama dengan IPB terutama dalam penerapan hasil penelitian perguruan tinggi tersebut di sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Sementara UI bersedia membawa lulusan kedokterannya ke daerah perbatasan.  “Semua perguruan tinggi, dia bebas mengajukan apa yang ingin mereka bantu. Kita sangat terbuka,” kata Sigit.

Wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga sangat luas. Setidaknya ada 178 kecamatan yang bebatasan langsung daratan dengan negara tetangga. Sedangkan kalau digabung dengan yang berbatasan laut, jumlahnya mencapai 778 kecamatan.

Ia menjelaskan, dalam mengelola wilayah perbatasan diperlukan perlakuan tersendiri berdasarkan karakter wilayah. Tidak bisa disamakan dengan daerah-daerah lain. Misalnya, di bidang pendidikan. Jika di daerah yang sudah maju dalam satu kelas jumlah siswa setidaknya 30, di daerah perbatasan jumlah siswa hanya 10 orang dalam satu kelas sekalipun harus tetap jalan.

“Kita sudah kirim surat kepada diknas (dinas pendidikan-red) agar dilakuan treatmen khusus di perbatasan. Tanpa treatmen khusus, sector ini sulit maju. Tapi tanggapan mereka bagus,” katanya.

BNPP, kata Sigit, juga terus melakukan koordinasi intensif dengan sejumlah BUMN untuk membangun berbagai fasilitas, sarana dan prasarana di perbatasan. Semua BUMN diberi ruang untuk berkreasi sesuai bidangnya di daerah perbatasan. “Kami punya kendala dalam hal pendanaan. Ada keterbatasan di sini. Kita libatkan CSR BUMN/D untuk sama-sama membangun. Kita libatkan swasta yang ingin bergabung,” jelasnya.

Sigit mengakui, mengelola perbatasan bukan hal yang mudah. Koordinasi di internal pemerintahan harus maksimal. Peran BNPP memang hanya mengkoordinasikan, sementara pelaksana teknis adalah instansi terkait. Ada 27 kementerian/lembaga yang harus dikoordinir oleh BNPP dalam mengelola kawasan perbatasan. Misalnya, dalam membangun PLBN, yang mengerjakan bangunannya adalah Kementerian PUPR, yang mengurus infrastruktur transportasi Kementerian Perhubungan, dan sebagainya.

Dengan negara tetangga juga sama, yakni komunikasi terkait batas negara. Dilakukan joint informal meeting dan sesekali melakukan survei batas wilayah masing-masing. “Kita juga aktif melakukan diskusi dengan negara tetangga untuk mencegah terjadinya penyelundupan, obat-obatan terlarang, minuman dan lain-lain. Kita juga komunikasi soal berantas terorisme,” kata Sigit.

Ia berharap perguruan tinggi dan BUMN/BUMD bisa berkreasi melakukan inovasi kreatif di wilayah perbatasan. Jika perbatasan lebih baik dan berkembang, seluruh Indonesia akan senang. Apalagi pada pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla, tambahnya, semua Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dibangun dengan sangat modern. PLBN bahkan sudah memiliki ruang pertemuan bilateral yang sangat memadai.

“Kalau hasil kreasi perguruan tinggi dan BUMN/D langsung dilihat oleh negara lain di PLBN, apa tidak keren?” kata Sigit. (Inno Jemabut)