10,2 Juta Penduduk Miskin Indonesia Berdomisili Dekat Hutan

10,2 Juta Penduduk Miskin Indonesia Berdomisili Dekat Hutan

Kehidupan Suku Asmat, Papua

SHNet, MEDAN – Sebanyak 10,2 juta atau 36,73% dari total penduduk miskin di Indonesia berdomisili di dekat hutan. Hal itu disampaikan Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Herudojo Tjiptono, dalam sebuah lokakarya di Medan, Sumatera Utara.

Lokakarya  dengan tema “Membangun Koalisi untuk Kehidupan Sejahtera dan Berkelanjutan” pada tanggal 19 sampai 20 September 2018 di Hotel Grand Ashton merupakan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh bersama dengan berbagai mitra yang tergabung dengan Coalition for Sustainable Livelihoods. Lokakarya ini diselenggarkan atas keinginan yang kuat secara kolaboratif antara pihak pemerintah, LSM/NGOs, dan swasta untuk mencapai tujuan bersama bagi kesejahteraan petani kecil, produksi pertanian yang berkelanjutan dan konservasi di Sumatera Utara dan Aceh.

Herudojo Tjiptono mengatakan luas hutan di Indonesia adalah 120,7 juta ha atau sekitar 63% dari luas daratan Indonesia. “Sementara ada 10,2 juta penduduk miskin yang berdomisili di sekitar hutan (36,73%) dari total penduduk miskin di Indonesia. Akses pengelolaan hutan di zaman dahulu mayoritas oleh pemerintah, kemudian beralih kepada perusahaan swasta, dan sekarang mulai memberikan akses legal kepada masyarakat melalui mekanisme perhutanan sosial,” jelas Herudojo.

Binsar Situmorang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara, mengatakan sektor perkebunan khususnya industri dan perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor andalan bagi perekonomian Sumatera Utara dengan nilai ekspor rata-rata US$ 4 M per tahun dalam kurun waktu tahun 2012-2017. Ia mengakui salah satu tantangan saat ini adalah meningkatkan komitmen dari para pihak yang terlibat untuk melakukan usaha yang berkelanjutan.

“Untuk itu, inisiatif koalisi seperti ini menjadi jembatan untuk mulai mengatasi tantangan yang ada dan meminimalisir dampak kerusakan lingungan akibat aktivitas perkebunan,” katanya.

Vice President, Conservation International Indonesia, Ketut Sarjana Putra, menegaskan koalisi ini bukan soal satu institusi, tapi usaha bersama. Mitra yang sudah siap memulai inisiatif ini antara lain: Conservation International (CI), IDH Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH), The Livelihoods Funds, Mars Wrigley Confectionery, PepsiCo, The Forest Trust (TFT), dan United Nations Development Program (UNDP).

“Koalisi ini terbentuk dengan kesamaan tujuan dasar di antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dimana pemerintah ingin menerapkan prinsip pembangunan yang hijau. Di lain pihak, swasta berkomitmen menjalankan ekonomi yang berkelanjutan, dan masyarakat juga ingin terlibat. Pertemuan ini adalah tahap awal untuk membangun itu dan kami juga menjajaki mitra lain yang memiliki kompetensi dan tertarik untuk memperkuat koalisi,” kata Ketut.

Sementara Reuben Blackie dari perusahaan PepsiCo sebagai salah satu peserta mengungkapkan, lokakarya ini merupakan kesempatan penting untuk mendengarkan pendapat dari berbagai pihak yang sangat beragam, mulai dari pemerintah di tingkat nasional, provinsi, dan terutama di tingkat lokal. Selain itu juga belajar dari pengalaman para LSM yang sudah bekerja di wilayah tersebut serta juga mengidentifikasi minat dan prioritas dari berbagai asosiasi petani.

“Pertemuan ini memang belum sampai menghasilkan kegiatan yang detail tapi sudah terbentuk satu pemahaman bersama untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dan lingkungan sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa diwujudkan. Harapannya akan ditindaklanjuti lagi agar ada tindakan nyata dan dukungan yang konkrit dari semua pihak,” kata Abu Hanifah, Kepala Bappeda Sumatera Utara, Madina. (IJ)