Stop Perkawinan Anak! Ini Strategi KPPPA

Stop Perkawinan Anak! Ini Strategi KPPPA

Diskusi Media dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2018 dengan tema perkawinan usia anak, di Jakarta, Senin (6/8). (SHNet/stevani elisabeth)

SHNet, Jakarta- Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lenny N Rosalin mengatakan, kasus perkawinan anak di Indonesia masih tinggi.

“Perkawinan anak di Indonesia menempati urutan ke-7 di dunia dan ke-2 di ASEAN. Ini masalah serius jadi harus dicegah. Isu perkawinan anak tidak hanya menjadi konsumsi nasional tetapi sudah menjadi konsumsi internasional,” ujarnya dalam Diskusi Media dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2018, di Jakarta, Senin (6/8).

Lenny menjelaskan, berdasarkan data tahun 2013, anak yang menikah diusia 10-15 tahun ada 34,5%, diusia 16 tahun ada 39,2% dan diusia 17 tahun ada 26,3%. Bila dilihat dari lokasinya, perkawinan usia anak banyak terjadi di desa.

“Kalau kita melanggengkan perkawinan anak ini, Indonesia akan hadapi masalah besar,” kata Lenny. Perkawinan anak juga dilatarbelakangi oleh kemiskinan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 telah mengumpulkan informasi mengenai jenjang pendidikan yang ditempuh oleh perempuan usia 20 – 24 tahun berstatus pernah kawin yang melakukan perkawinan di bawah atau di atas 18 tahun. Hasilnya cukup memprihatinkan, sebesar 94,72% perempuan usia 20 – 24 tahun berstatus pernah kawin yang melakukan perkawinan di bawah usia 18 tahun atau usia anak tidak bersekolah lagi, sementara yang masih bersekolah hanya sebesar 4,38%.

Perempuan usia 20 – 24 tahun berstatus pernah kawin yang melakukan perkawinan pada usia anak pun cenderung memiliki pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang kawin di atas usia 18 tahun. Perempuan usia 20 – 24 tahun berstatus pernah kawin yang kawin pada usia anak paling tinggi hanya menyelesaikan pendidikan dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP), yakni sebesar 42,11%, dan yang menyelesaikan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) hanya 11,54%. Sedangkan yang melakukan perkawinan di atas usia 18 tahun mayoritas menyelesaikan pendidikannya hingga ke jenjang SMA, yakni sebesar 45,89%.

Anak-anak yang menikah pada usia dini, tidak dapat lagi memperoleh hak atas pendidikan. Padahal, selain bisa menjadi tangga bagi masyarakat untuk mengubah status sosial mereka, pendidikan merupakan hal terpenting untuk membentuk kepribadian, mendapatkan pengalaman, dan membentuk generasi bangsa yang cemerlang.

Sejauh ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise tengah mendorong revisi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama pasal yang mengatur batas usia perkawinan. Dalam undang – undang tersebut disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika laki – laki sudah mencapai usia 19 tahun dan perempuan sudah mencapai umur 16 tahun, serta memenuhi syarat – syarat perkawinan. Menurut Menteri Yohana batas minimal usia perkawinan tersebut justru mendorong praktik perkawinan anak. Sebaiknya batas minimal perkawinan dinaikkan, terutama bagi perempuan, karena usia 16 tahun masih tergolong usia anak atau belum dewasa.

Selain mendorong revisi Undang – Undang Perkawinan, Kementerian PPPA juga aktif melakukan Kampanye “Stop Perkawinan Anak” yang telah dilakukan di tujuh Provinsi sejak tahun 2016. Kementerian PPPA juga melakukan “Forum Pencegahan Perkawinan Anak” yang ditujukan kepada Tokoh Agama dan Guru dan telah dilakukan di 14 Provinsi. Anak – anak memang belum saatnya merasakan sebuah ikatan sakral, merasakan tanggung jawab besar dan status sosial yang dibarengi dengan kesiapan mental, materi, dan spritual yang matang untuk mempertahankannya.

Lenny menambahkan, ada 5 strategi yang dilakukan oleh KPPPA untuk mencegah perkawinan anak yakni melakukan kampanye Stop Perkawinan Anak dan edukasi kepada anak-anak lewat Forum Anak, edukasi lewat keluarga sebagai agen perubahan, sekolah yang ramah anak, edukasi dan kampanye di lingkungan lewat tokoh agama dan tokoh adat, serta kampanye stop perkawinan anak di wilayah hingga ke desa.

Melalui diskusi ini diharapkan dapat membangun pemahaman kepada media mengenai dampak buruk perkawinan anak. Media pun bakal mengambil peran yang amat penting dalam membangun kesadaran masyarakat bahwa pernikahan dini memang lebih banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya. (Stevani Elisabeth)