Refly Harun Ancam Balik Pieter Ell, Kasus Pemalsuan Stempel KPU

Refly Harun Ancam Balik Pieter Ell, Kasus Pemalsuan Stempel KPU

SHNet, Jakarta –  Refly Harun, Pakar Hukum Tata Negara yang juga Komisaris Utama Jasa Marga, mengaku tidak takut dengan laporan Pieter Ell ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pemalsuan dokumen yang dituduhkan kepadanya. Refly malah balik mengancam akan melaporkan balik,  Pieter Ell  yang telah mencemarkan nama baiknya dengan motif tertentu.

“Saya akan mempelajari sungguh-sungguh pengaduan tersebut. Kalau mereka sengaja mencemarkan nama baik saya, dengan motif apapun, termasuk motif mencari popularitas, saya akan tuntut balik mereka,” demikian ditegaskan Refly Harun saat dihubungi, Kamis (16/8/2018) malam.

Seperti diketahui, Pieter Ell melaporkan Refly Harun ke Polda Metro Jaya dan laporannya telah diterima polisi dengan nomor LP/4318/VIII/2018/PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal 14 Agustus 2018.

Refly juga menjawab tudingan Pieter Ell soal jabatan dirinya sebagai Komisaris Utama di Jasa Marga terkait dalam kapasitasnya sebagai pengacara dalam kasus itu. “Apanya yang dilarang. Perlu saya tegaskan ya, Komisaris Utama itu adalah penyelenggara negara, bukan pejabat negara. Jadi biar paham. Pieter Ell itu mau cari popularitas,” tegasnya.

Seperti diberitakan, pengacara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak, Papua, Pieter Ell melaporkan Komisaris Utama (Komut) Jasa Marga Refly Harun. Refly dilaporkan terkait dugaan pemalsuan dokumen ke Polda Metro Jaya.

Kepada wartawan Pieter bercerita, dugaan pemalsuan dokumen terjadi saat Refly mengajukan gugatan terhadap hasil Pilkada Puncak, Papua di Mahkamah Konstitusi. Refly yang dikenal sebagai pakai Hukum Tata Negara itu diduga telah memalsukan stempel dan kop surat KPU Kabupaten Puncak terkait permohonan gugatan tersebut.

“Di sini KPU Puncak yang jadi korban. Kerugian moril dan materiil yang dialami KPU,” kata Pieter di Polda Metro Jaya, Kamis (16/8/2018).

Atas pemalsuan stempel yang diduga dilakukan Refly Harun, kata Pieter, Ketua KPU Erianus Kiwak turut menjadi korban karena tak pernah merasa mengeluarkan kop surat dan stempel terkait gugatan Refly di MK. “Stempel yang dipakai menggunakan stempel ketua KPU. Padahal, Ketua KPU tidak pernah mengeluarkan surat itu. Dan stempel juga diduga kuat baru dibuat di Jakarta,” beber Pieter.

Pieter yang pernah menjadi pengacara artis Jennifer Dunn ini juga mempermasalahkan adanya rangkap jabatan Refly yang menjadi pengacara Lembaga Masyarakat Adat Kerukunan Penggunungan Tengah Lapago, saat melayangkan gugatan Pilkada Puncak di MK. Terkait rangkap jabatan itu, Pieter menilai Refly telah melanggar Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebar dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Dia ini kan pejabat negara, Komisaris Utama Jasa Marga, kemudian dia merangkap sebagai advokat. Nah itu sebetulnya penyelenggaran negara yang bebas KKN itu sebetulnya dilarang. Karena dia kan dibiayai negara,” imbuhnya.

Dalam laporannya ke Polda Metro Jaya, Pieter menyertakan sejumlah barang bukti atas tuduhan Refly telah memalsukan kop surat dan stempel KPU Puncak, Papua. Dia mengaku juga menyertakan hasil putusan MK yang memenangkan KPU Kabupaten Puncak selaku termohon. “Barbuk nya banyak ada sekitar lima yang kita bawa. Antara lain contoh putusan-putysan yang dibuat menggunakan stempel KPU yang asli dengan putusan-putusan yang lain,” katanya.

Refly disangkakan melanggar Pasal 263 KUHP tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat. Pieter berjanji pula akan melaporkan Refly Harun ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas rangkap jabatan tersebut. “Nanti saya juga akan lapor ke KPK. Bahwa ini pejabat negara setingkat menteri loh, Jasa Marga. Kemudian nyambi sebagai pengacara,” tegasnya. (Maya Han)