Komisaris Utama Jasa Marga Dipolisikan

Komisaris Utama Jasa Marga Dipolisikan

SHNet, Jakarta – Pieter Ell,  Pengacara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak, Papua, mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Komisaris Utama (Komut) Jasa Marga Refly Harun.  Refly dilaporkan terkait dugaan pemalsuan dokumen ke Polda Metro Jaya. Laporan Pieter telah diterima polisi dengan nomor LP/4318/VIII/2018/PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal 14 Agustus 2018.

Kepada wartawan Pieter bercerita, dugaan pemalsuan dokumen terjadi saat Refly mengajukan gugatan terhadap hasil Pilkada Puncak, Papua di Mahkamah Konstitusi. Refly yang dikenal sebagai pakai Hukum Tata Negara itu diduga telah memalsukan stempel dan kop surat KPU Kabupaten Puncak terkait permohonan gugatan tersebut.

“Di sini KPU Puncak yang jadi korban. Kerugian moril dan materiil yang dialami KPU,” kata Pieter di Polda Metro Jaya, Kamis (16/8/2018).

Atas pemalsuan stempel yang diduga dilakukan Refly Harun, kata Pieter, Ketua KPU Erianus Kiwak turut menjadi korban karena tak pernah merasa mengeluarkan kop surat dan stempel terkait gugatan Refly di MK.

“Stempel yang dipakai menggunakan stempel ketua KPU. Padahal, Ketua KPU tidak pernah mengeluarkan surat itu. Dan stempel juga diduga kuat baru dibuat di Jakarta,” kata Pieter lagi.

Pieter yang pernah menjadi pengacara Jesica kasus kopi sianida ini juga mempermasalahkan adanya rangkap jabatan Refly yang menjadi pengacara Lembaga Masyarakat Adat Kerukunan Penggunungan Tengah Lapago, saat melayangkan gugatan Pilkada Puncak di MK. Terkait rangkap jabatan itu, Pieter menilai Refly telah melanggar Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebar dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Dia ini kan pejabat negara, Komisaris Utama Jasa Marga, kemudian dia merangkap sebagai advokat. Nah itu sebetulnya penyelenggaran negara yang bebas KKN itu sebetulnya dilarang. Karena dia kan dibiayai negara,” imbuhnya.

Dalam laporannya ke Polda Metro Jaya, Pieter menyertakan sejumlah barang bukti atas tuduhan Refly telah memalsukan kop surat dan stempel KPU Puncak, Papua. Dia mengaku juga menyertakan hasil putusan MK yang memenangkan KPU Kabupaten Puncak selaku termohon.

“Barbuk nya banyak ada sekitar lima yang kita bawa. Antara lain contoh putusan-putysan yang dibuat menggunakan stempel KPU yang asli dengan putusan-putusan yang lain,” katanya.

Refly disangkakan melanggar Pasal 263 KUHP tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat. Pieter berjanji pula akan melaporkan Refly Harun ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas rangkap jabatan tersebut.

“Nanti saya juga akan lapor ke KPK. Bahwa ini pejabat negara setingkat menteri loh, Jasa Marga. Kemudian nyambi sebagai pengacara,” tegasnya. (Maya Han)