Tak Ada Sistem Kerja Paksa Terhadap Para Tahanan Politik

Kapuspen Hankam Brigjen Sumrahadi

Tak Ada Sistem Kerja Paksa Terhadap Para Tahanan Politik

Jakarta, 13 Juli 1974 – Kapuspen Hankam, Brigjen TNI Sumrahadi menolak dengan tegas isu di luar negeri yang menyatakan adanya sistem kerja paksa terhadap Tapol (tahanan politik) G30S/PKI di Pulau Buru.

Ditandaskan oleh Sumrahadi “tidak ada satu pun proyek kerja paksa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada para Tapol, baik di Pulau Buru maupun dimana saja dalam wilayah Indonesia”.

Sidang tahunan ILO di Jenewa bulan Juli yang lalu telah mengharuskan Indonesia melaporkan pelaksanaan konvensi No. 29 tentang kerja paksa khususnya kerja paksa yang dilakukan oleh para tahanan yang belum diadili, dalam hubungan ini ILO memfokuskan kepada Tapol G30S/PKI di Pulau Buru yang katanya telah bekerja penuh secara paksa 12 jam sehari di proyek sipil dan untuk kepentingan komandan mereka.

Dalam hubungan masalah Tapol G30S/PKI tersebut Brigjen Sumrahadi mengatakan bahwa kebijaksanaan penanganan para Tapol oleh pemerintah RI cukup simpatik, sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia “Pancasila”.

Dalam hal ini kata Sumrahadi, patut diketahui bahwa Tapol golongan C seluruhnya sudah dibebaskan dikembalikan ke masyarakat tetapi tentu saja pemerintah masih tetap dengan penuh kewaspadaan mengawasi tingkah laku mereka yang telah dibebaskan itu.

Tapol golongan lainnya akan diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di negeri ini, mereka yang bersalah dihukum sedangkan yang terbukti tidak bersalah akan dibebaskan setelah melalui proses sosialisasi, proses pendidikan mental sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia “Pancasila”.

Ada 35.000 Tapol
menyinggung tentang jumlah Tapol, Sumrahadi mengatakan bahwa pada waktu ini jumlah Tapol di seluruh Indonesia tercatat sekitar 35.000 orang sedangkan yang di Pulau Buru antara 9.000 s/d 10.000 orang.

Tapol yang di Pulau Buru tersebut keadaannya makin bertambah baik. Umumnya mereka bekerja di bidang pertanian, peternakan dan kerajinan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, demikian Brigjen Sumrahadi.

Penegakkan dan tanggapan serupa pernah dikemukakan oleh Kapuspen Hankam kepada para wartawan asing di Jakarta bulan Juni yang lalu. (SH/Ant)