Sudah 5 Tahun, Implementasi UU SJSN Dirasakan Kurang Efektif

Sudah 5 Tahun, Implementasi UU SJSN Dirasakan Kurang Efektif

Workshop yang diselenggarakan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang menyoroti UU SJSN dan UU BPJS. (Dok. DJSN)

SHNet, Jakarta- UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sudah berjalan selama 5 tahun. Namun, implementasi UU SJSN dirasakan kurang efektif. Hal tersebut terungkap dalam workshop yang diselenggarakan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), di Jakarta, kemarin.

Ada dua hal yang menjadi penyebab UU SJSN dirasa kurang efektif dalam implementasinya yakni adanya dinamika yang berkembang yang membutuhkan adanya penyesuaian dan adanyabeberapa kelemahan dalam UU SJSN dan UU BPJS yang membutuhkan penguatan.

“Dari hasil workshop ini akan diukur seberapa urgen, apakah perubahan itu cukup dengan amandemen atau perubahan total UU-nya. Nanti hasil ini akan dilaporkan kepada presiden melalui kementerian. Teknisnya, kalau nanti ada perubahan UU dan sebagainya, maka yang mempunyai prakarsa adalah kementerian teknisnya,” kata Ketua DJSN Sigit Priohutomo.

Menurutnya, UU SJSN perlu disesuaikan dengan dinamika yang berkembang. Penyesuaian tersebut meliputi, penyesuaian rumusan pasal-pasal UUSJSN dan UU BPJS dengan putusan Mahkamah Konstitusi, penambahan manfaat kembali bekerja dalam program JKK dan program Jaminan Sementara tidak Bekerja (JSTB).

Penambahan ketentuan mengenai pembentukan 2 (dua) BPJS baru yang merupakan transformasi dari PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero), sinkronisasi dengan UU Kesehatan dan UU Rumah Sakit, penambahan ketentuan tentang pelayanan kesehatan bagi anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas.

Selain itu, mencegah terjadinya benturan pelayanan kesehatan program JKN dengan pelayanan kesehatan Penyakit Akibat Kerja (PAK) serta penjelasan tentang kelas standar dalam pelayanan rawat inap..

Menurut Sigit, DJSN tidak menginginkan setiap saat mengubah UU. Sebab yang ideal adalah satu UU harus mantap dan berlaku lama. “Namun kenyataannya 5 tahun ini, ternyata UU SJSN masih banyak ditemukan kelemahan. Dari sini, apakah SJSN yang tidak bisa mengikuti UU, atau apakah UU itu yang harus betul-betul diubah,” ujarnya.

Dia menambahkan, revisi UU SJSN dan UU BPJS harus dapat mendorong restrukturisasi peraturan pelaksanaan JKN yang saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan azas dan prinsip SJSN. (Stevani Elisabeth)