SKSTN Solusi Penyediaan Data Program Kesejahteraan Sosial

SKSTN Solusi Penyediaan Data Program Kesejahteraan Sosial

Kerjasama kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan dalam kesepakatan induk pengembangan Sistem Kesejahteraan Sosial Terpadu Nasional (SKSTN), di Jakarta, Senin (30/7). (SHNet/stevani elisabeth)

SHNet, Jakarta- kementerian Sosial sejak 2017 berupaya mengembangkan Sistem Kesejahteraan Sosial Terpadu Nasional (SKSTN).

Pengembangan tersebut didasarkan atas kebutuhan akan keterpaduan basis data, perubahan kebijakan kesejahteraan sosial, tuntutan pelaksanaan verifikasi, validasi data secara mandiri dan periodik serta kebutuhan membangun sistem informasi kesejahteraan sosial yang terintegrasi.

“SKSTN ini diperlukan untuk penanganan fakir miskin, lansia terlantar dan sebagainya. Pemda juga bisa melakukan pemutakhiran data terpadu fakir miskin, lansia tidak mampu sehingga data terpadu bisa jadi rujukan dalam penyaluran Bansos dan subsidi agar tepat sasaran,” papar Kepala badan pendidikan, penelitian dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial Harry Z Soeratin, di sela-sela Penandatangan Kesepakatan Induk pengembangan Sistem Kesejahteraan Sosial Terpadu Nasional antara kementerian Sosial dengan kementerian Keuangan, di Jakarta, Senin (30/7).

Keberadaan SKSTN diharapkan dapat mengurangi duplikasi data atau kesalahan penetapan penerima manfaat, sehingga pelaksanaan program kesejahteraan sosial seperti penyaluran bansos dapat tetap sasaran,

Harry menambahkan, pengembangan SKSTN dilakukan dalam bentuk kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Karena itu, Kemensos menjalin kerjasama dengan Bappenas dalam penyusunan dokumen kajian awal prastudi kelayakan (Outline Business case), pengembangan SKSTN agar sesuai dengan Permen PPN No. 4 Tahun 2015 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

“Kajian atas rencana pengembangan SKSTN mencangkup kajian hukum dan kelembagaan, kajian teknis, kajian dan rekomendasi tata kelola dan tata laksana, kajian kelayakan ekonomi dan finansial, kajian bentuk kerjasama, kajian resiko dan kajian kebutuhan dukungan pemerintah atau jaminan pemerintah,” tuturnya.

Nilai proyek untuk pengembangan SKTN sebesar Rp 1,4 triliun untuk jangka waktu 20 tahun. Rencananya, proyek tersebut akan diimplementasikan tahun depan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman menyatakan, pihaknya sangat mensupport apa yang telah dilakukan Kemensos tersebut. Bahkan ini, akan menjadi pelopor yang akan dibiayai Kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)..

“Proyek ini akan menjadi proyek e-goverment pertama yang akan dibiayai KPBU, Insya Allah dengan niat baik,” pungkasnya.

Menurutnya, berbicara mengenai infrastruktur tidak hanya pembangunan jalan dan jembatan saja, tetapi juga penanganan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. Selama ini anggaran untuk infrastruktur berasal dari APBN.

Luky mengatakan, Kemenkeu mencoba mencari alternatif pembiayaan. Skema kerjasama pemerintah dengan dunia usaha untuk mendukung infrastruktur. (Stevani Elisabeth)