Penggunaan Tenaga Ahlil Hukum Asing Dalam Bidang Hukum Ditertibkan

Surat Keputusan Menteri Kehakiman

Penggunaan Tenaga Ahlil Hukum Asing Dalam Bidang Hukum Ditertibkan

Jakarta, 19 Juli 1974 – Menteri Kehakiman Prof. Dr. Mochtar Kusumatmadja, dalam surat keputusannya yang berlaku mulai tanggal 6 Juli 1974 telah menetapkan pelaksanaan pembatasan penggunaan tenaga ahli hukum asing pendatang pada usaha pemberi jasa dalam bidang hukum.

Dalam surat keputusan tersebut antara lain ditetapkan bahwa bentuk usaha, selain perorangan bagi setiap usaha pemberian jasa dalam bidang hukum boleh didirikan hanya dalam bentuk perserikatan perdata (maatschap) yang diperbolehkan menjadi anggota perserikatan perdata tersebut hanya ahli/sarjana hukum berkewarganegaraan Indonesia dan hanya nama anggota tersebut dapat digunakan dalam nama perserikatan termaksud baik pemilikan maupun tenaga pimpinan dalam usaha tersebut harus benar-benar ada dalam tangan warganegara Indonesia.

Tentang perwakilan
Perwakilan atau cabang dari usaha asing dalam bidang tersebut baik langsung melalui usaha nasional dilarang beroperasi (berusaha) di Indonesia dengan secara menampakkan diri di muka umum, secara sebutan dalam kepala surat, surat edaran, pemberitahuan atau cara lain apapun juga.

Untuk membantu perkembangan usaha nasional maka usaha nasional di bidang hukum yang memenuhi syarat dapat mempekerjakan ahli hukum asing perorangan sebagai penasehat, sepanjang keahlian di bidang hukum asing itu benar-benar dibutuhkan.

Ahli hukum asing penasehat berkedudukan hanya sebagai karyawan dan bergerak hanya dalam lapangan hukum negara asalnya atau hukum hukum internasional dengan tidak mencampuri hukum Indonesia baik di luar maupun di muka pengadilan.

Karyawan ahli hukum asing tidak dapat menjadi anggota perserikatan dan tidak dibenarkan turut serta dalam tindakan pengurusan perserikatan. Penasehat asing tidak dapat mewakili usaha tempat ia bekerja baik di muka maupun di luar pengadilan.

Tak boleh merangkap
Penasehat asing selama dipekerjakan oleh usaha nasional termaksud, tidak boleh dipekerjakan atau menjadi partner dalam suatu usaha asing dalam bidang termaksud di luar Indonesia dan tidak boleh bekerja pada suatu dalam bidang yang sama atau d bidang yang lain di Indonesia (jabatan rangkap).

Setiap usaha nasional termasuk yang akan mempekerjakan penasehat hukum asing harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman. Jumlah dan jangka waktu bekerja penasehat hukum asing ditentukan oleh Menteri Kehakiman.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas dapat mengakibatkan pencabutan persetujuan yang telah diberikan dan akan diambil tindakan imigrasi.

Dasar pertimbangan
Surat Keputusan Menteri Kehakiman ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan pembinaan profesi hukum di Indonesia yang sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan Indonesia.

Berdasarkan kebijaksanaan umum di bidang tenaga kerja maka pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh orang Indonesia harus diisi oleh orang Indonesia dan tenaga asing hanya sebagai tambahan selama syarat di atas belum dapat dipenuhi.

Karena kekhususan dan pentingnya kedudukan profesi hukum sebagai korps yang turut menjaga pelaksanaan hukum Indonesia sesuai dengan kepentingan pembangunan nasional dan sesuai dengan kode etik profesi maka pemilikan dan tenaga pimpinan di dalam usaha pemberian jasa dalam bidang hukum yang berusaha di Indonesia harus berada di tangan warganegara Indonesia. (SH)