Pengawasan dan Pengendalian dalam Penanganan Fakir Miskin

Pengawasan dan Pengendalian dalam Penanganan Fakir Miskin

Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi Z A Dulung. (Dok. Kementerian Sosial)

Penanganan fakir miskin di pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara dikelola melalui desentralisasi manajemen. Di tingkat pusat, manajemennya ditangani oleh Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara sedangkan di tingkat daerah pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten disesuaikan dengan kelembagaan di wilayahnya.

Penanganan fakir miskin di pesisir, sejalan dengan Nawacita Jokowi yakni poin ke tiga, Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Tentunya tidak sekadar penanganan saja, diperlukan juga pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan ini dilakukan melalui monitoring, evaluasi serta pelaporan.

Monitoring merupakan upaya untuk melihat sejauh mana perkembangan, keberhasilan dan permasalahan di lapangan terkait dengan kegiatan program yang dilakukan oleh Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara.

Monitoring ini dilakukan oleh kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten.

Fokus pelaksanaan kegiatan monitoring terutama pada keseluruhan tahapan:

a. Masukan (input) berupa jumlah target keluarga penerima bantuan UEP KUBE, RS-RUTILAHU dan jumlah unit Sarling.

b. Proses berupa berlangsungnya kegiatan Bantuan Sosial UEP, RS-RUTILAHU dan Sarling. Keseluruhan tahapan proses kegiatan senantiasa dimonitor, dilihat dari faktor internal dan eksternal apa yang telah dicapai dan apa yang belum tercapai serta faktor pendukung dan hambatan.

Sasaran pelaksanaan monitoring, yaitu:

1. Penerima Bantuan
Monitoring diharapkan dapat memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang terkait dengan penetapan penerima bantuan, seperti: ketepatan waktu pencairan dana bantuan, kemudahan melakukan pencairan dana bantuan, peran pendamping saat pencairan dana bantuan, permasalahan atau keluhan dalam kegiatan penyaluran bantuan dan sebagainya.

2. Pendamping
Monitoring diharapkan dapat memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang terkait dengan kegiatan pendampingan seperti bagaimana efektivitas peran pendamping dalam melakukan pendampingan, bagaimana peran pendamping dalam melakukan pendampingan dari mulai proses verifikasi sampai dengan pemanfaatan bantuan.

Bagaimana pemanfaatan bantuan oleh penerima bantuan, bagaimana tingkat kepuasan penerima bantuan terhadap program dan pendamping.

Selain itu, bagaimana tingkat kepuasan penerima bantuan terhadap program dan pendamping. Bagaimana pendamping melakukan penanganan keluhan dan permasalahan yang timbul

3. Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten

Monitoring diharapkan dapat memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang terkait dengan peran dinas sosial provinsi dan kabupaten seperti: penggunaan data BDT dalam penentuan sasaran program.

Penyediaan dana sharing bagi program penanganan fakir miskin di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan dan perbatasan antar negara.

Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan dengan instansi terkait lain dalam penanganan fakir miskin di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara.

Pelaksanaan monitoring perogram penanganan fakir miskin di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara. Evaluasi terhadap pendamping sosial.

Ketika melakukan monitoring, petugas monitoring harus mengetahui aspek apa saja yang dinilai dalam monitoring

Evaluasi

Evaluasi yaitu kegiatan yang ditujukan untuk memberikan fakta empiris tentang apakah tujuan program penanganan fakir miskin di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara telah tercapai dan apakah indikator-indikator keberhasilan yang ditetapkan telah terpenuhi.

Evaluasi dilakukan oleh Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Dinas Sosial Provinsi setiap tahun dengan dukungan dana APBN Pusat dan APBD.

Fokus pelaksanaan kegiatan evaluasi terutama pada keseluruhan tahapan. Masukan (input) berupa jumlah target keluarga penerima bantuan UEP KUBE, RS-RUTILAHU dan jumlah unit Sarling.

Proses berupa berlangsungnya kegiatan Bantuan Sosial UEP, RS-RUTILAHU dan Sarling. Hasil fisik (output) berupa jumlah penerima UEP yang berhasil melaksanakan wirausaha dan jumlah rumah yang berhasil direnovasi serta jumlah unit sarling yang dibangun. Outcome berupa pemanfaatan bantuan yang diberikan

Evaluasi merupakan kegiatan penilaian terhadap seluruh pelaksanaan program, agar dapat diketahui secara jelas apakah sasaran-sasaran yang dituju sudah dapat tercapai. Selain itu, untuk melihat kekurangan dab keberhasilan yang sudah dicapai.

Pelaporan

Pelaporan merupakan penyampaian informasi dan sekaligus wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara.

Pelaporan yang dimaksud adalah suatu bentuk penyampaian data dan informasi atau pertanggungjawaban baik secara lisan maupun tertulis, dari petugas monitoring dan evaluasi. Tujuannya antara lain, sebagai sarana komunikasi dari pihak yang melapor kepada pihak yang dilapor agar mendapatkan respon dan umpan balik, alat untuk menjalin kerjasama, komunikasi dan koordinasi.

Selain itu, menjadi alat untuk mengadakan, perumusan perencanaan, pengendalian, penilaian, pengambilan keputusan atau kebijakan. Sarana dalam rangka memperluas wacana.

Jenis pelaporan meliputi laporan insidental dan laporan parodik. Laporan insidental merupakan laporan yang disusun dan disampaikan jika terjadi hal-hal yang mendesak dan memerlukan penanganan secara cepat dan tepat dari pihak yang dilapori.

Laporan parodik merupakan laporan yang disampaikan dalam jangka waktu tertentu misalkan laporan bulanan, laporan triwulan dan tahunan,

Laporan disampaikan oleh pendamping dan Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten kepada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara yang waktunya disesuaikan dengan tingkat kepentingan dan kebutuhan.

Penanganan Fakir Miskin memang telah menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial sehingga Kemensos memiliki Ditjen PFM. Memiliki tanggungjawab besar dalam melaksanakan program tersebut sebagai program nawacita Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Berhasilnya pelaksanaan penanganan fakir miskin di lapangan akan sangat tergantung pada komitmen dan kualitas kerja para penyelenggara di daerah serta jejaring kerja yang berhasil dibangun. (Adv)