Mendagri Usulkan Laporan Pertanggungjawaban Desa Cukup Satu Lembar

Mendagri Usulkan Laporan Pertanggungjawaban Desa Cukup Satu Lembar

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) didampingi Gubernur Lampung Muhammad Ridho (tengah) dan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Nata Irawan (kanan) saat membuka Launching peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelembagaan desa di Bandar Lampung, Rabu (18/7). Tjahjo mengusulkan laporan pertanggungjawaban dana desa dibuat ringkas. (Ist)

SHNet, Bandar Lampung – Pemerintah memberikan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di pedesaan. Namun, laporan pertanggungjawaban yang rumit selama ini membuat penggunaan anggaran desa tidak maksimal.

Kepala desa takut-takut menggunakan dana desa karena takut terjerat kasus hukum. Oleh karena itu,  supaya efisien dan tepat guna, pertanggungjawaban penggunaan dana desa perlu dibuat secara sederhana.

Dalam acara launching peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelembagaan desa di Bandar Lampung, Rabu (18/7), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan, laporan pertanggungjawaban dana desa cukup dibuat satu lembar saja.

“Tolong Menteri Keuangan laporannya satu lembar saja,” kata Tjahjo yang langsung disambut gegap gempita aparatur desa. Acara tersebut dihadiri 2100 aparatur desa seluruh wilayah Sumatera.

Tjahjo menyebutkan, penyederhanaan laporan tersebut untuk menghindari banyaknya kesalahan administrasi yang kemudian bisa dimanfaatkan sebagai sebuah celah untuk kasus hukum. “Semakin tebal semakin banyak salahnya. Nanti Kejati langsung lihat,” ujarnya yang kembali disambut dengan gemuruh tepuk tangan dari aparatur desa.

Tjahjo menambahkan, proyek-proyek pedesaan yang menggunakan dana desa tidak boleh dikerjakan pihak ketiga. Pekerjaan di desa harus dikerjakan secara padat karya oleh warga desa. Kebijakan ini diambil supaya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan meningkat.

“Kalau pakai pihak swasta, satu bulan saja pekerjaan selesai. Tapi kalau padat karya mungkin lebih lama, tapi tidak apa-apa. Uangnya yang menikmati masyarakat desa,” ia memaparkan.

Sementara itu, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Taufik Madjid meminta kepala desa tidak perlu takut-takut menggunakan anggaran desanya. Saat ini, Kementerian Desa, Kemendagri, Kepolisian, dan Kejaksaan telah membuat sekretariat bersama yang akan melindungi kepala desa dan aparatnya dalam menggunakan anggaran desa.

“Kepala dan aparatur desa jangan takut. Kepala dan aparatur desa tidak bisa dikriminalkan karena urusan administrasi,” katanya. (TH)