Mendagri: Presiden Tak Permasalahkan Jika Ada Gubernur Jadi Capres atau Cawapres

Mendagri: Presiden Tak Permasalahkan Jika Ada Gubernur Jadi Capres atau Cawapres

 

SHNet, Yogyakarta – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo tidak mempermasalahkan, jika ada kepala daerah misalnya gubernur menjadi calon presiden dan wakil presiden. Secara administrasi, memang harus ada izin dari kepala negara. Tapi Presiden Jokowi pun tak mempermasalahkan bila memang ada kepala daerah yang maju dalam pemilihan presiden.

” Saya kira bapak presiden akan mengizikan kalau ada kepala daerah, misal seorang gubernur yang mau maju capres atau cawapres. Enggak ada masalah,” kata Tjahjo pada wartawan di sela-sela acara Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa di Gedung Jogja Expo Center, Yogyakarta, Rabu (25/7).

Izin kepada Presiden bagi kepala daerah yang hendak maju capres atau cawapres, kata Tjahjo, wajar saja. Sebab, gubernur itu dilantik oleh Presiden berdasarkan keputusan presiden. Dan, presiden pun tak mempersalahkan andai memang ada gubernur yang jadi capres dan cawapres. Izin dari presiden hanya bersifat administratif.

“Saya kira wajar karna gubernur itu dilantik oleh presiden dan keputusannya adalah keputusan presiden walaupun gubernur itu dipilih langsung oleh rakyat kan sama juga. Saya kira wajar hanya sekedar administratif saja. Kan kalau kepala daerah maju yang sama atau yang lebih tinggi tidak mundur. Itu kan teknis administrasi di Mensesneg,” kata Tjahjo.

Termasuk juga lanjut Tjahjo, kalau ada gubernur atau wakil gubernur yang menjadi tim sukses capres atau cawapres. Itu pun, kata dia, tak ada masalah. Tak ada larangan. Begitu juga kalau ada menteri yang maju sebagai calon legislatif. Yang penting, tugas dan kewajiban tak terganggu. Di samping, semuanya telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan.

” Enggak ada masalah (gubernur atau wakil gubernur jadi tim sukses) karena apapun kepala daerah itu kan mekanismenya bisa diusulkan satu parpol atau gabungan parpol ya kira wajar, seperti DKI (Wagub Sandiaga Uno) dia didukung oleh Gerindra, wajar kalau dia masuk tim sukses bayangan atau aktif enggak masalah, sepanjang tidak mengganggu tata kelola pemerintahan di daerah,” katanya.

Prinsipnya, kata Tjahjo, semua mengikuti aturan. Misalnya, hanya berkampanye dalam masa cuti kampanye. Sehingga tugas utama tidak terganggu. Ia contohkan Presiden Jokowi yang menjadi capres. Tentu, presiden akan berkampanye saat cuti kampanye.

” Pak Jokowi juga sama kok,  beliau sebagai capres nanti pasti dia akan mengambil masa-masa cuti kampayenya kan ngambil Jumat atau Minggu. Sama juga caleg juga, menteri juga boleh caleg tetapi kampanyenya hanya Sabtu dan Minggu supaya tidak mengganggu tugas-tugas kenegaraannya, sama juga wartawan boleh jadi caleg,” ujarnya. (Maya Han)