Kemiskinan di Indonesia Menurun, Kuncinya Penerapan 6T

Kemiskinan di Indonesia Menurun, Kuncinya Penerapan 6T

Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial Andi Z A Dulung. (Dok. Kementerian Sosial)

SHNet, Jakarta- Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi Z A Dulung mengatakan , penurunan angka kemiskinan di Indonseia disebabkan oleh dua faktor yakni inflasi yang tidak tinggi dan harga kebutuhan pokok yang tidak terlalu melonjak serta penyaluran bantuan sosial dengan program nasional yang berpedoman pada 6 T.

“Secara makro, penurunan jumlah penduduk miskin disebabkan oleh inflasi yang tidak tinggi dan secara mikro, Kemensos telah menyalurkan bansos dengan menerapkan 6T yakni tepat sasaran, jumlah, waktu, harga, kualitas dan administrasi,” ujarnya, di Jakarta, kemarin.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen, atau turun 0,30 persen dibandingkan September 2017 sebesar 10,12 persen. Penurunan pada level single digit ini merupakan yang pertama dalam sejarah Indonesia.

Beberapa bantuan dari program Kemensos di antaranya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Menurutnya, dengan BPNT bantuan tersalurkan lebih tepat sasaran. Melalui skema ini, keluarga penerima manfaat (KPM) menerima uang yang ditransfer melalui bank oleh pemerintah. Para KPM tersebut bisa menggunakan uang bantuan sebesar Rp110 ribu untuk dibelanjakan, sehingga mereka mempunyai hak untuk memilih barang kebutuhan pokoknya dengan kualitas lebih baik.

Kemensos menargetkan hingga Juli 2018 terdapat sekitar 5,2 juta KPM dari total 15,5 juta keluarga yang membutuhkan bantuan pangan. Hingga Juni 2018, jumlah KPM penerima BPNT mencapai 4,2 juta keluarga.

Untuk mencapai target penurunan jumlah penduduk miskin sebesar sembilan persen hingga akhir 2018, Kemensos akan terus memperbarui data agar para penerima manfaatnya benar-benar tepat sasaran. Dengan demikian tingkat kesejahteraan masyarakat dapat tersebar merata.

“Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah perbaikan data (penerima manfaat), mempertajam bagaimana datanya bisa semakin baik. Saya yakin penurunannya signifikan,” tuturnya.

Dalam hal ini, Kemensos terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menghindari ketidakcocokan data.

Ke depan, Kemensos akan menyiapkan badan data agar perbaikan data tersebut bisa dilakukan dengan akurat dan cepat dalam memperketat penyaluran bantuan. Saat ini, pengelolaan data menjadi tanggung jawab Kapusdatin di bawah Sekretariat Jenderal.

Ditargetkan badan data selesai dibentuk dalam dua bulan mendatang. “Harusnya dalam satu, dua bulan ke depan sudah terbentuk dengan persetujuan Kemenpan RB. Jika SK-nya sudah keluar, akan menjadi eselon 2. Lebih kuat, jaringan antar kementerian bagus, dan mempunyai anggaran sendiri,” ujarnya..

Selain itu, Kemensos juga akan lebih meningkatkan sinergi dengan kementerian lain. Keberhasilan penurunan jumlah penduduk miskin pada level single digit tak lepas dari sinergi yang baik antar kementerian.

“Misalnya, pertanian (dengan Kementerian Pertanian), di perdesaan, akan membantu petani dengan KUBE. Nanti anggarannya dari Kementan. Wadah koperasi kami dibantu Kemenkop UKM. Untuk desa, ada BUMDes,” ucapnya.

Di sisi lain, Andi mengatakan perbaikan infrastruktur juga menjadi salah satu faktor kesuksesan penyaluran bantuan kepada KPM. Jika sinergi ini terus terjaga, ia optimistis penurunan jumlah penduduk miskin dapat mencapai target. (Stevani Elisabeth)