Kemensos Gandeng Perguruan Tinggi Kembangkan Desa Sejahtera Mandiri

Kemensos Gandeng Perguruan Tinggi Kembangkan Desa Sejahtera Mandiri

Menteri Sosial Idrus Marham berbicara di Forum Rektor tentang Desa Sejahtera Mandiri (DSM). (Dok. Humas Kemensos)

SHNet, Bandung – Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng 22 perguruan tinggi untuk mengembangkan program Desa Sejahtera Mandiri (DSM).

“Kami akan fokus mengembangkan DSM ini pada wilayah perbatasan. Dari 41 kabupaten/kota yang memilki perbatasan, mereka akan menentukan desa mana saja, dan apa saja potensi yang bisa dikembangkan sehingga mereka bisa sejahtera,” kata Menteri Sosial Idrus Marham, dalam acara Forum Rektor untuk Pengembangan Model Desa Sejahtera Mandiri, di Bandung, Rabu (11/7)

Perbatasan dipilih karena kawasan ini sejatinya merupakan garda depan pertahanan negara. “Bila kawasan ini warganya sejahtera, maka ketahanan negara juga akan kokoh,” ujarnya.

Para pucuk pimpinan di perguruan tinggi ini diminta mengkaji mana saja desa yang tersebar di perrbatasan yang bisa kembangkan dengan konsep DSM.

“Apakah ada potensi keekonomian yang tinggi di desa tersebut, kesiapan sumber daya manusia yang kuat dan yang lebih penting adalah penguatan lingkungan. Ini yang akan menjadi patokan umum pengembangan desa menjadi DSM,” kata Mensos.

Selain menggali potensi desa untuk dikembangkan, perguruan tinggi juga diminta menginventarisir kendala yang dihadapi desa. “Jadi potensi desa dikembangkan dan masalahnya kita selesaikan,” kata Mensos.

Mensos menyatakan, keterlibatan perguruan tinggi dalam pengembangan DSM, dilakukan di tingkat lapangan dengan jalan menerjunkan mahasiswa untuk melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

“DSM ini sejalan dengan pinsip-prinsip tridharma perguruan tinggi. Dimana selama KKN di desa, mahasiswa bisa belajar, meneliti, sekaligus mengembangkan pengabdian kepada masyarakat,” kata Mensos.

Kemitraan Kementerian Sosial dengan perguruan tinggi dalam pengembangkan program DSM sudah dimulai sejak 2015. Kerja sama sudah meluas dengan 22 perguruan tinggi, dengan mengembangkan 140 DSM.

“Kini, sebanyak lebih 25% dari 140 lokasi sudah diwisuda, karena dinilai telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dan pencapaian tujuan berdasarkan indikator tertentu,” kata Mensos.

Mensos berharap, akhir 2019 sudah diwisuda seluruhnya. Selanjutnya Kementerian Sosial akan lebih memfokuskan kepada wilayah perbatasan sebagai calon lokasi DSM baru berdasarkan Nawacita ketiga dalam Kabinet Kerja.

“Keberhasilan DSM ditentukan oleh kemampuan perguruan tinggi menempatkan peran utamanya sebagai pelaksana di lapangan,” kata Mensos.

Harapan juga dialamatkan kepada pemerintah daerah agar berperan lebih besar dalam bentuk replikasi DSM ke desa lainnya. Sehingga dalam kurun lima tahun mendatang, diharapkan replikasi ini akan terus berjalan dan pada gilirannya angka kemiskinan dapat diturunkan secepat mungkin.

Mensos berharap, kepala daerah menetapkan kebijakan daerah bahwa SDM menjadi bagian dari kebijakan penanganan kemiskinan di daerah, melakukan replikasi dengan dukungan APBD. “one village one product”, satu desa satu unggulan.

“Gerakan kembali ke desa”, itulah yang menjadi intisari DSM sebagai gerakan bersama. (Stevani Elisabeth)