Jenis Bantuan Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara

Jenis Bantuan Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara

Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi Z A Dulung. (kemsos.go.id)

Renstra Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar negara tahun 2015-2019 memuat substansi pengembangan sistem perlindungan sosial yang mapan, menyeluruh, berkesinambungan sebagai perpaduan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar sektoral untuk meringankan dampak kemiskinan dan kesenjangan.

Rencana kinerja tahunan merupakan penjabaran dari Renstra Program Penanganan Fakir Miskin dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.

Adapun komponen bantuan dalam program Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Dan Perbatasan Antar Negara meliputi, bantuan sosial usaha ekonomi produktif dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU), Sarana Lingkungan (Sarling) serta pengembangan sarana usaha melalui elektronik warung gotong royong kelompok usaha bersama program keluarga harapan.

Bantuan usaha ekonomi produktif dalam bentuk KUBE merupakan serangkaian kegiatan yang ditujukan kepada fakir miskin untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi , meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

Kegiatannya dilaksanakan dalam bantuan pemberian fasilitas ekonomi atau bantuan modal usaha yang disalurkan kepada fakir miskin dengan pendekatan individu perorangan, keluarga, kelompok maupun masyarakat.

Sasaran kegiatan ini dengan mendayagunakan potensi dan sumber sosial ekonomi ditingkat lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak yang terkait.

Selain itu beragam bantuan dalam program Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Dan Perbatasan Antar Negara meliputi, ini pun sebagai bentuk nyata dari Nawacita Jokowi yakni poin tiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan dan poin enam, Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya serta poin tujuh, Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Rumah yang layak

Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU) dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak, nyaman dan asri bagi fakir miskin sebagai salah satu kebutuhan dasar.

Bantuan ini menjadi penting dan strategis, karena rumah merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan peran sosial bagi anggota keluarga. Di dalam rumah tercipta interaksi sosial, transfer budaya, proses sosialisas dan demokratis secara intens.

Rumah memiliki fungsi sebagai tempat untuk beristirahat dan berlindung dari berbagai situasi. Konsep program bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU) adalah memperbaiki kondisi rumah baik sebagian ataupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong di atas tanah dengan legalitas kepemilikan yang sah.

Bantuan sarana lingkungan ini sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dimana kelompok fakir miskin itu bermukim yang lingkungannya cenderung kurang sehat dan kumuh.

Misalnya sarana got atau jalan setapak yang becek, sarana air bersih yang terbatas dan tempat pembuangan sampah yang tidak baik. Kebijakan penerima bantuansarana lingkungan diberikan di wilayah yang ditetapkan sebagai lokasi penerima program Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara.

Penentuan lokasi dan jenis sarana lingkungan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah desa. Musyawarah desa dipandu oleh kepala desa untuk menetapkan lokasi, kepengurusan perbaikan dan pemeliharaan sarana lingkungan.

Elektronik warung gotong royong kelompok usaha bersama program keluarga harapan yang selanjutnya disebut e-Warong KUBE PKH adalah sarana usaha yang didirikan oleh KUBE di bidang jasa sebagai sarana pencairan bantuan sosial non tunai berupa bahan pangan pokok dan/atau uang tunai secara elektronik, kebutuhan usaha serta pemasaran hasil produksi anggota KUBE.

Mendukung keuangan inklusi

Dari pengertian tersebut di atas bahwa bantuan sosial ini diambil di e-Warong terdekat dengan tempat tinggal keluarga penerima manfaat. Kebijakan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung keuangan inklusif dan mengurangi transaksi tunai sesuai arahan Presiden.

E-Warong merupakan tempat transaksi untuk pembelian beras dan telur. Selain tempat transaksi non tunai, e-Warong ini sekaligus tempat untuk menitipkan hasil produksi usaha anggota KUBE seperti produksi roti, es mambo, kerupuk ikan, kerajinan tangan atau lainnya di rumah atau ayamnya yang dipelihara bertelur dan sebagainya untuk dipasarkan atau tempat penitipan penjualan.

Filosofi e-Warong ini adalah gotong royong dan kerjasama yang diwadahi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Kepemilikan e-Warong ini adalah anggota KUBE dimana anggotanya adalah fakir miskin yang menerima bantuan sosial dan melaksanakan kegiatan ekonomi produktif keluarga.

E-Warong ini dibentuk di tengah-tengah lingkungan masyarakat, mudah dijangkau, pengelola dan pemiliknya adalah anggota KUBE. (Adv)