Indonesia Desak Pengawasan Atas Perairan Asia Tenggara Yang Luas

“Perang Tuna” Ancam Konferensi Hukum Laut

Indonesia Desak Pengawasan Atas Perairan Asia Tenggara Yang Luas

Karakas, 20 Juli 1974 – “Perang Tuna” yang melibatkan negara besar penangkap ikan (nelayan) dan beberapa negeri Amerika Latin, hari Kamis mengancam untuk mengacaukan konferensi PBB mengenai hukum laut.

Dalam pada itu soal pengawasan atas suatu daerah perairan Asia Tenggara yang sangat luas didesak pula oleh Indonesia.
Sementara utusan mengikuti perdebatan di balik pintu tertutup mengenai jarak perairan teritorial, utusan Peru Alfonso Arias Scheiber menegaskan tuntutan negerinya akan kedaulatan penuh atas suatu jalur perairan 200 Mil di Samudera Pasifik.

Ekuador, Guinea juga telah menuntut perairan teritorial 200 Mil dan memaparkan kasus mereka dalam Komite khusus yang menangani soal tersebut.

Penangkapan dan pendendaan atas kapal nelayan asing setiap tahun terutama atas kapal nelayan Amerika karena menangkap ikan tuna di dalam batas perairan yang dituntut Ekuador dan Peru telah menimbulkan insiden internasional yang terus-menerus yang dikenal sebagai “Perang Tuna”.

Konferensi PBB di Karakas telah menghimpun 148 negara untuk merancangkan suatu konvensi yang akan mengatur seluruh penggunaan laut mulai dari pelayaran hingga penambangan dasar laut dari penangkapan ikan hingga pencegahan pencemaran.

Pernyataan Peru
Utusan Peru tadi mengatakan, membatasi laut teritorial sampai jarak 12 mil seperti yang diusulkan pada umumnya akan berarti menunjang dominasi oleh negara besar dan maksud hegemoni.
Suatu batas perairan 200 Mil adalah perlu bagi pertahanan ekonomi dari negara pantai dan bagi pertahanan ekologi daerah lingkungan maritim, demikian pernyataan Arias kepada Komite tadi.

Ada dukungan yang luas bahkan dari Amerika Serikat yang membuat suatu konsesi yang mengejutkan untuk memberikan negara pantai wewenang hukum ekonomis yang terbatas sampai 200 mil tetapi hanya memberikan kedaulatan dalam batas 12 Mil.
Tetapi Peru menjelaskan ia menganggap ketentuan ini tidak cukup.

Wawasan Nusantara
Indonesia meminta konsepnya “Wawasan Nusantara” dimasukkan dalam agenda yang sedang disusun oleh Komite Batas Laut untuk mana akan menjadi dasar perdebatan yang akan datang, kata sumber delegasi.

Ini akan memberikan Indonesia dan juga Fiipina dan Fiji kedaulatan atas semua laut yang memisahkan suatu laut teritorial sejauh 12 Mil di luar dari pantainya.

Indonesia sebelumnya sudah menjelaskan bahwa ia sedang menelaah untuk membatasi jalur lalu lintas kapal perang lewat perairan antara kepulauannya dengan jalur lalu lintas laut khusus tertentu.

Menurut sumber delegasi Indonesia, meskipun beberapa negara telah menentang Wawsan Nusantara namun suatu mayoritas diharapkan mendukung pencantuman gagasannnya itu dalam konvensi. (SH)