Harus Ada Pencoblosan Ulang Pilkada di Halmahera Utara

Harus Ada Pencoblosan Ulang Pilkada di Halmahera Utara

Margarito Kamis (Ist)

SHNet, JAKARTA – Kuasa hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara,  Abdul Gani Kasuba-M. Al Yasin Ali, Wakil Kamal meminta diadakan pencoblosan ulang di 6 (enam) desa di Halmahera Utara. Alasannya, ribuan warga di belum melakukan pencoblosan pada pemilihan kepala daerah (pilkada) yang digelar 27 Juni 2017 lalu.

“Kasus ini tidak boleh dibiarkan dan harus ada solusi yakni pencoblosan ulang bagi mereka yang belum menunaikan hak pilihnya. Karena itu MahkamahKonstitusi harus mengeluarkan putusan yang adil dalam sengketa proelhan hasil Pilkada Maluku Utara, agar hak warga tidak hilang,” kata Wakil Kamal di Jakarta, Senin (16/7)

Menurut Wakil Kamal, persoalan administrasi kependudukan yang berimbas pada penentuan tempat pemungutan suara yang tidak sesuai dengan tempat tinggal membuat ribuan masyarakat di Halmahera Utara tidak melakukan pencoblosan pada Pilkada 27 Juni lalu.

Dijelaskan Wakil Kamal,  persoalan tidak memilihnya ribuan masyarakat di Halmahera Utara ini karena persoalan tempat tinggal.“Karena ribuan warga beralamat di Halmahera Barat, lalu karena pemekaran mereka ditemnpatkan di Halmahera Utara. Nah, sebagai protes, mereka tak mau mencoblos,” kata Kamal.

Jadi kata Kamal, memang harus ada pencoblosan . “Keyakinan saya, memang harus ada pencoblosan ulang. Tapi memang harus menunggu putusan MK,” katanya.

Sebelumnya, KPU melalui  pernyataan Pramono menegaskan bahwa KPU tidak akan melakukan pencoblosan ulang karena Pilkada di Maluku Utara sudah selesai. Mereka di 6 desa sudah diberi kesempatan dan tidak mau menggukannya.

Cacat Hukum

Sementara itu akar hukum tata negara Margarito Kamis menambahkan, MK agar memberi kepastian hukum terkait hak-hak warga negara dalam pemilihan kepala daerah dan bukan semata melihat dari angka-angka yang ada.

“MK merupakan satu-satunya intitusi yang bisa memulihkan hak warga negara yang hilang. Jadi, MK jangan terjebak pada angka-angka saja dalam memutuskan suatu gugatan,” kata Margarito, Senin, sambil menambahkan,  jika hak suara bagi yang belum mencoblos diabaikan, Pilkada di Maluku cacat hukum.

Lebih lanjut Margarito mengatakan, hak konstitusi warga negara Indonesia harus dipenuhi dalam proses demokrasi dan pemilu. Sebab masalah di Halmahera Utara itu bukan masalah internal warga melainkan persoalan eksternal.

Mereka yang belum mencoblos,   kata Margarito tidak memiliki kapasitas dan juga akses untuk mampu memnuhi hak-hak politiknya. Sebaliknya dalam kasus ini, kapasitas yang paling tinggi berada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemeirntah dalam hal ini Kementerian Dalam  Negeri. (KM)