Faktor Geografis Masih Jadi Kendala Penyaluran Bansos

Faktor Geografis Masih Jadi Kendala Penyaluran Bansos

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). (Dok. Kementerian Sosial)

SHNet, Makassar- Faktor geografis masih menjadi kendala dalam menyalurkan bantuan sosial agar sampai di daerah tepat waktu.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Ditjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial M O Royani, kemarin.

Menurutnya, secara umum kualitas pelaksanaan bansos sudah berjalan baik. Hanya saja masih terdapat sejumlah kendala yang mesti mendapat perhatian. Terutama faktor geografis yang menyulitkan penyaluran bantuan di daerah tertentu tepat waktu.

“Secara normatif, bansos rastra disalurkan setiap bulan. Namun kenyataannya di sejumlah daerah seperti Maluku dan Papua, distribusi mesti digelar setidaknya dua bulan sekali,” ujarnya.

Dia menambahkan, perlu adanya evaluasi guna mempercepat upaya dan langkah transformasi bantuan sosial. “Sesuai kebijakan presiden, seluruh bantuan rastra bagi masyarakat miskin diarahkan untuk beralih sepenuhnya menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kita menyakini akan tercapai 6T, tepat sasaran, jumlah, waktu, kualitas, harga dan administrasi,” paparnya.

Selaiin evaluasi juga diperlukan sosialisasi BPNT dan Rastra kepada masyarakat khususnya kepada 15,5 juta Keluarga penerima manfaat (KPM).

Direktur Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara Abdul Hayat Gani mengatakan, sosialisasi yang belum maksimal mengakibatkan penyerapan bansos di sejumlah daerah terbilang rendah. Dia mencontohkan kondisi tersebut terjadi di kabupaten Bone, Sulsel, yang mengharuskan pejabat Kementerian turun tangan untuk membenahi.

“Salah satu penyebab rendahnya serapan, KPM tidak tahu kemana membelanjakan kartunya. Koordinasi tidak lancar,” kata Hayat.

Menurutnya, sosialisasi tidak bisa hanya mengandalkan Kementerian Sosial. Pihak terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota mesti turut aktif secara terus menerus agar bantuan pemerintah bisa tepat sasaran. Dalam hal ini para kepala dinas, sekda, dan bupati/walikota.

“Kita tidak punya warga. Yang punya itu kabupaten/kota. Target kita hingga 2019 harus ada progres nyata dalam pelaksanaan penyaluran bantuan ini,” katanya. (Stevani Elisabeth)