Atasi Stunting, KSP Rangkul Swasta dan LSM 

Atasi Stunting, KSP Rangkul Swasta dan LSM 

Ist

SHNet, JAKARTA – Satu dari tiga anak Indonesia menderita gagal tumbuh akibat kurang gizi kronis atau disebut stunting. Bertahun-tahun angka tersebut tidak kunjung membaik. Jika tidak ditangani secara sistematis dalam bentuk gerakan nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa, di masa depan kondisi tersebut akan membuat daya saing anak Indonesia tertinggal dari negara-negara lain.

Oleh karena itu Presiden Jokowi, memandang perlu digalang gerakan nasional untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam Rapat Terbatas 5 April 2018, Presiden telah memutuskan untuk memimpin langsung gerakan ini, diikuti dengan program-program di tingkat kementerian, dengan langkah-langkah yang terfokus dan terintegrasi.

Untuk menindaklanjuti gerakan tersebut, Kantor Staf Presiden telah melakukan berbagai langkah dan kegiatan. Yang terakhir adalah menginisiasi kemitraan pemerintah dan swasta dalam Gerakan Nasional Pencegahan Stunting. Pertemuan bersama antara pemerintah dan swasta di Bina Graha, Kantor Staf Presiden ini dilakukan pada 4 Juli 2018.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, “Persoalan mengurangi tingginya angka stunting menjadi prioritas utama Presiden Jokowi, sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia.” Melalui gerakan ini, Presiden Jokowi menginstruksikan untuk fokus pada 100 kabupaten dengan angka stunting paling tinggi, dan “dikeroyok” bersama-sama antara Kementerian dan Pemerintah Daerah.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah dua tahun yang disebabkan kurang gizi kronis dan terjadi sejak ibu mulai mengandung sampai dengan anak usia 2 tahun. Akibat stunting, otak dan fisik anak sulit berkembang, serta mempengaruhi kognitif, produktivitas, dan tingkat kesehatan lebih rendah.

Dipaparkan, stunting di Indonesia terjadi 48,4 persen balita di keluarga yang masuk dalam 20 persen masyarakat termiskin, dan 29 persen di 20 persen masyarakat terkaya. Stunting tak hanya terjadi 42,1 persen di pedesaan, tapi juga di 32,5 persen perkotaan.

Tahun 2018 ini, pemerintah memfokuskan pencegahan stunting pada 1000 desa di 100 kabupaten/kota dan pada 2019 di 600 desa di 60 kabupaten/kota. Ada tiga kelompok program intervensi pencegahan stunting yakni Pola Makan (Isi Piring itu Penting), Pola Asuh (Beri ASI itu Penting) dan Sanitasi (Bebas Cacing itu Penting).

“Kuncinya ada pada kesadaran masyarakat dan perubahan perilaku,” kata Moeldoko yang pada pertemuan ini didampingi Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho dan Deputi III Denni Purbasari.

Kepala Staf Kepresidenan menekankan, pencegahan stunting merupakan investasi pembangunan sumber daya manusia dalam jangka panjang. “Jika tidak, akan menjadi beban Indonesia ke depan, terutama karena bonus demografi kita akan berakhir pada 2030,” kata Moeldoko.

Ia menekankan, pencegahan stunting adalah kerja besar. “Semua pihak harus ikut berperan. Pemerintah tak bisa sendirian, karena itu kami berterimakasih atas terlibatnya swasta dalam Gerakan Nasional Pencegahan Stunting,” katanya.

Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Subandi yang hadir dalam acara ini menjelaskan, dampak ekonomi dari stunting dapat menyebabkan potensi kerugian PDB Indonesia hingga 13 ribu triliun rupiah.

“Potensi keuntungan investasi dalam penanggulangan stunting, dapat memberikan dampak kebaikan hingga 48 kali lipat. Dalam hal ini, integrasi dan sinergi antarkementerian sangat dibutuhkan dalam perannya menyukseskan Gerakan Nasional Pencegahan Stunting,” kata Subandi.

Deputi Setwapres bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto menjelaskan Kantor Staf Presiden sebagai fasilitator akan memetakan lokasi-lokasi prioritas yang memerlukan bantuan. “Setiap perusahaan diberi kesempatan untuk memilih lokasi yang tepat untuk dibantu dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan,” kata Bambang yang juga Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Pertemuan ini dihadiri perwakilan berbagai perusahaan, antara lain Agung Podomoro, Indofood Sukses Makmur, Bayer Indonesia, Charoen Pokphand Indonesia, Japfa Comfeed Indonesia, Darya-Varia Laboratoria, Tirta Investama, Merck Indonesia Tbk, Johnson & Johnson Indonesia, Procter and Gamble Indonesia, Unilever Indonesia, Gunung Sewu Group, Mayapada Healthcare Group, Sumber Alfaria Trijaya, Siloam Hospitals Group.

Deklarasi Gerakan Nasional Pencegahan Stunting ini juga ada melibatkan organisasi kemasyarakatan seperti Yayasan Sayangi Tunas Cilik, Indonesia Heritage Foundation, Lazismu, dan Kopernik.

Presiden Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk Franciscus Welirang menyambut baik deklarasi Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Gerakan Nasional Pencegahan Stunting. “Peran pemerintah sangat penting untuk menyinergikan terlibatnya pihak swasta dalam pencegahan stunting secara nasional,” kata Franky Welirang. (IJ)