ABRI Tidak Memiliki Hak Istimewa Dalam Masyarakat

ABRI Tidak Memiliki Hak Istimewa Dalam Masyarakat

Presiden : Tanggung Jawab Malah Lebih Berat

Jakarta, 6 Juli 1972 – Presiden Soeharto menandaskan bahwa ABRI tidak memiliki hak istimewa dalam masyarakat Indonesia, melainkan mempunyai tanggung jawab yang lebih berat dan tugas yang lebih luas yang dipikul di pundaknya.

Dengan demikian ABRI juga tidak berarti dapat mengerjakan sendiri segalanya dalam membangun dan menyelamatkan bangsa tetapi sebaiknya ABRI harus berjuang bersama-sama dengan semua kekuatan dalam masyarakat, berjuang bersama seluruh kekuatan bangsa Indonesia.

Penegasan ini dinyatakan Kepala Negara dalam amanatnya pada upacara penganugerahan tanda kehormatan Sam Karya Nugraha kepada Kodam XIV/Hasanuddin Rabu petang di lapangan Karebosi Ujung Pandang.

Lebih jauh Presiden menjelaskan bahwa letak peranan ABRI dalam perjuangan seluruh bangsa Indonesia adalah sebagai stabilisator dan dinamisator.

Berkata Presiden, sebagai stabilisator, ABRI harus mampu menyatukan segenap kekuatan bangsa untuk membangun masa depan dan untuk tetap mempertahankan Pancasila dan UUD 45.
Tugas ini tidak boleh diabaikan kata Presiden “Bangsa kita belum pulih kembali dari sisa pengkotak-kotakan ideologi dan kesempitan paham golongan, bahaya dari kegiatan sisa G30S/PKI juga belum lenyap meskipun bahaya tadi telah banyak berkurang dibanding dengan tahun yang lampau”.

Mengenai Orde Baru Presiden menyatakan bahwa sesungguhnya perjuangan tadi juga berrarti usaha untuk meletakkan dasar yang sehat disegala bidang bagi pertumbuhan bangsa dimasa mendatang. Berkata Kepala Negara : “Kita sedang meletakkan dasar yang sehat bagi pertumbuhan ekonomi, kita sedang menegakkan kembali demokrasi, kita sedang menguatkan kehidupan konstitusional, kita sedang memperkuat kebudayaan nasional dan sebagainya”.

Harus tercermin dari hasil sidang MPR
Dalam kesempatan tersebut Presiden juga menegaskan bahwa pola stabilitas dan dinamika nasional harus tercermin juga dalam hasil sidang MPR. Hasil sidang MPR itu akan sangat menentukan perkembangan bangsa kita di masa depan sebab keputusan MPR akan mengingat kita semua, demikian Presiden.

Setelah Kepala Negara menjelaskan tahapan pembangunan yang akan dikerjakan, Presiden mengakhiri pidatonya dengan mengingatkan akan tugas Kodam Hasanuddin yang tidak ringan serta sikap yang harus diambil sebagai warga Korps untuk memelihara tradisi yang baik.

Disambut hangat
Presiden Soeharto dan rombongan yang terdiri dari Ny. Tien Soeharto, Mendagri Amir Machmud, Menpen Budiardjo, Menteri Perindustrian M. Jusuf, Menteri Pertanian Thojib Hadiwidjaja, Kasad Jenderal Umar Wirahadikusumah beserta nyonya dan Sekretaris Negara Soedharmono SH, di lapangan terbang Hasanuddin, Mandai, dijemput antara lain oleh Pangkowihan IV Letjen A. Kemal Idris, Pangkorandak Indonesia Bagian Timur, Pangdam XIV/HN Brigjen A. Aziz, Gubernur Sulsel Achmad Lamo dan Gubernur Sulteng Edy Sabara. (SH)