Tanda Gambar Baru Dari PPP Dan PDI

Mendagri Amir Machmud Meminta

Tanda Gambar Baru Dari PPP Dan PDI

Jakarta, 29 Juni 1976 – Menteri Dalam Negeri Amir Machmud Selasa pagi mengisyaratkan bahwa pengunduran waktu penentuan tanda gambar untuk Pemilihan Umum adalah untuk meminta tanda gambar yang baru dari Partai Persatuan Pembangunan sedang Partai Demokrasi Indonesia telah berjanji untuk mengajukan tanda gambar yang baru.

Sebelum berlangsungnya Sidang Paripurna di gedung utama Sekretariat Kabinet, menteri menilai pengunduran waktu itu sebagai tidak ada artinya demi untuk kepentingan nasional yang lebih besar. Waktu tersebut akan digunakan untuk musyawarah untuk mufakat.

Segi keamanan
Sementara itu Kas Kopkamtib Laksamana Sudomo dalam kesempatan yang sama mengatakan suhu politik agak mereda dan membenarkan pula naik turunnya suhu itu pada masa akhir-akhir ini adalah dalam kaitannya dengan Pemilu tahun depan.
Sudomo mengatakan pula keprihatinan Kopkamtib dalam masalah tanda gambar bukanlah karena tanda gambar itu sendiri tapi dari segi kemanananya.

Sudomo membenarkan Partai Persatuan Pembangunan mengajukan gambar Ka’bah. Pemerintah meminta agar diganti dengan tanda gambar lainnya mengingat pertimbangan keamanan. Kita akan musyawarahkan lagi dan tentunya akan ada jawaban resmi dari pemerintah.

PPP sebelumnya, kata Sudomo telah mengirimkan surat bahwa mereka tetap pada gambar Ka’bah tersebut dan ini masih harus dibicarakan lagi.

Gambar PDI
Menjawab pertanyaan sekitar tanda gambar PDI (Partai Demokrasi Indonesia) Sudomo mengatakan memang jelas ditolak dan Mendagri meminta alternatif lain.
Penolakan itu, menurut Sudomo karena menyamai gambar Pancasila. Ada undang-undangnya menyatakan hal demikian tidak diperkenankan. Tidak boleh menyamai lambang maupun bendera negara sendir maupun negara asing.

Menerangkan tanda gambar Ka’bah Sudomo menilai sebagai tanda gambar yang suci kalau umpamanya ada orang ketiga yang menginjak, kan orang bisa marah lalu bisa berkelahi, bisa mengakibatkan ketegangan sosial.

Sudomo menjawab pertanyaan mengatakan gambar Ka’bah adalah lain dengan gambar Pak Harto dalam perangko yang setiap hari “dipukuli” (baca distempel) di kantor pos. Itu kan lain, itu tanda untuk surat, kata Sudomo. Lain dengan gambar Ka’bah yang dalam pemilu nanti dimana akan dipasang, sedang surat tidak demikian.

Kita menyatakan prihatin kalau nanti ada kejadian seperti kita berkelahi satu sama lain hanya karena orang ketiga yang menyalahkan pemakaian tanda gambar, kata Sudomo. “Ini bisa mengganggu stabilitas nasional, ini kewajiban kita untuk mengamankannya”.

Kita meminta semua pihak bertanggung jawab. Ini pertimbangan dari masalah keamanan bukan dari masalah tanda gambarnya itu sendiri, kata Sudomo.

Menjawab pertanyaan Sudomo mengatakan situasi keamanan ketertiban adalah baik dan suhu politik “mereda”. Sudomo membenarkan untuk masa akhir-akhir ini naik turunnya suhu politik adalah dalam kaitannya dengan Pemilu, “Ini bisa dimengerti, sebab ingin memperoleh suara sebanyak-banyaknya”.

Sekitar pengunduran waktu sampai 10 Juli untuk menentukan tanda gambar mana yang diterima pemerintah. Sudomo mengatakan itu sebagai waktu untuk musyawarah untuk mufakat, bukan untuk soal kalah – menang.

Sebelum tanggal 2 Juli
Sementara itu Menteri Dalam Negeri Amir Machmud mengatakan pengunduran waktu tersebut adalah untuk kepentingan nasional yang lebih besar, jadi tidak ada artinya.

Kira-kira begitulah, jawab Mendagri ketika padanya ditanya apakah dengan pengunduran itu pemerintah meminta tanda gambar baru dari pihak Partai Persatuan “Yang penting itu Pemilu sukses, pembangunan berhasil dan stabilitas terjamin”.
Menjawab pertanyaan lain Mendagri mengatakan mudah-mudahan sebelum tanggal 9 Juli keputusan tentang tanda gambar tersebut akan ada.

Kalu mereka tidak mau tanya pers, Mendagri menjawab. Kita musyawarah-mufakatkanlah, sedang PDI kata Mendagri telah berjanji akan mengajukan tanda gambar lain.

Sidang Kabinet paripurna Selasa dihadiri oleh Wakil Presiden Hamengkubuwono, Ketua DPA Wilopo SH, Ketua MA Oemar Senoadji, para Menteri kecuali Menteri Perindustrian dan Perdagangan, KA Bakin, Wanhankamnas, Kepala Staf Angkatan KASAD dan Dirjen Departemen. (SH)