Surat Bebas G30S/PKI Tak Perlu Untuk Pendaftaran Haji

Surat Bebas G30S/PKI Tak Perlu Untuk Pendaftaran Haji

Jakarta, 15 Juni 1976 – Direktorat Jenderal Urusan Haji menerangkan bahwa untuk pendaftaran calon haji tidak diperlukan Surat Keterangan tidak terlibat G30S/PKI.
Sekretaris Ditjen Urusan Haji, H. Satijo Poerbosoesatijo SH menerangkan bahwa berhubung masih adanya keraguan dari sementara daerah mengenai tidak terlibat G30S/PKI untuk pendafaran para calon jamaah haji maka Ditjen Urusan Haji telah menghubungi Kas Kopkamtib untuk menanyaka hal tersebut.

Dalam jawabannya dalam surat K-126/KOPKAM/VI/76 tanggal 1 Juni 1976 KasKopkamtib menerangkan tidak terlibat G30S/PKI itu hanya diberikan/dikeluarkan dan harus dimiliki oleh seseorang guna keperluan untuk menjadi pergawai/anggota pada Lembaga/Badan/Instansi/Dinas/ pemerintahan dan Perusahaanya serta pada perusahaan swasta vital yang ditetapkan oleh pemerintah serta untuk pendaftaran masuk pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah guna menjadi pehawai negeri termasuk ABRI.

Adapun bagi Ex-tahanan G30S/PKI golongan C telah diatur dengan surat telegram Pangkopkamtib No.STR-33/KOPKAM/III/1975 tanggal 3 Maret 1975.

Dalam surat keterangan telegram tersebut diterangkan bahwa guna mencegah keragu-raguan di daerah, khususnya dalam pemberian ijin untuk menunaikan ibadah haji bagi Ex-tahanan G30S/PKI golongan C ditentukan pembatasan dan syarat yaitu melakukan seleksi terhadap pemohon yang bersangkutan apakah ia telah memenuhi syarat keagamaan, tidak bergerak atau tidak aktif dibidang politik minimal sudah dua tahun dibebaskan dan telah mendapat santiaji dari pejabat/petugas setempat, mempunyai lapangan kerja dan konduite baik yang dinyatakan dengan rekomendasi dari unsur setempat yang terdiri dari pemerintah sipil, instansi/perwakilan Departemen Agama, Polri, dan Laksusda yang bersangkutan.

Selain dari itu harus ada kesanggupan tertulis yang diperkuat oleh seorang penanggung untuk kembali ke daerah/domisili pemberangkatan dan tidak akan melakukan perjalanan ke negara atau kota lain.

Adapun mengenai Syeikh di tanah suci untuk rombongan jamaah khusus tersebut akan ditentukan oleh Pusat, wewenang Departemen Agama RI. (SH/Ant)