Sami Latbual: Akan Ada Sanksi Untuk Dokter di RSUD Namrole

Sami Latbual: Akan Ada Sanksi Untuk Dokter di RSUD Namrole

MENGECEK - Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Buru Selatan, Sami Latbual mengecek langsung kebenaran soal pengumuman 'UGD Tutup' itu dan meminta dokter yang menempelnya untuk segera melepas pengumuman itu. (Dok/SHNet)

SHNet, NAMROLE – Warga Muslim tentu bergembira menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Dan umumnya masyarakat pun bergembira lantaran hari Idul Fitri ini akan ditandai dengan libur panjang.

Tapi, libur panjang tentunya, atas nama kemanusiaan, tak berlaku bagi sejumlah profesi seperti dokter dan perawat. Mereka ini, terlebih para dokter yang berbasis keilmuan, independen, diikat etika profesi, dan ada garda yang menjaga kepastian pada nilai-nilai etika yaitu dewan kehormatan.

Dokter di UGD itu harus sigap dan cepat dalam menangani pasien sebagai tindakan penyelamatan, tanpa diperbolehkan bertanya pada pasien soal biaya atau keluarganya, meski di hari libur sekali pun.

Tapi, yang terjadi di salah satu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku justru berbeda. Pengumuman ‘UGD tutup, Tidak Ada Petugas’ dan ‘Tidak Terima Pasien Rawat Inap’ sudah ditempelkan di daun pintu RSUD sejak Selasa (12/6) pagi.

Pengumuman UGD Tutup di ruang UGD RSUD Namrole (Bursel). (Dok/SHNet)

Lantas bagaimana nasib masyarakat yang sakit pada hari raya idul fitri jika RSUD sudah begitu teganya menempelkan pengumuman seperti itu di masing-masing daun pintu ruang UGD?

Salah satu anggota Legislatif DPRD Kabupaten Buru Selatan, Sami Latbual dalam perbincangan denga SHNet pada Rabu (13/6) mengatakan kalau hal itu sudah dicek kebenaranya sejak Selasa malam oleh Sami langsung ke RSUD setempat.

Memang benar, pengumuman itu ada di beberapa daun pintu seperti dilihat Sami langsung. Ia pun langsung masuk dan bertanya kepada salah satu dokter yang kebetulan ada disitu. Dan, dokter itu langsung mengatakan kalau ia sendiri yang menulis dan menempelkan pengumuman itu lantaran minimnya tenaga dokter dan perawat yang bertugas di rumah sakit karena tengah menjalani libur lebaran.

Sami pun segera minta agar dokter mencabut pengumuman seperti itu karena hal ini merupakan pelanggaran terhadap Undang Undang Kesehatan.

Pengumuman di pintu pertama setelah Pintu Masuk RSUD Namrole. (Dok/SHNet)

“Langkah dokter untuk menempelkan pengumuman seperti itu saja sudah salah besar. Dengan alasan apa pun dokter diikat oleh kode etik. Pelayanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat, sehingga tak perlu ada pengumuman seperti itu. Dimanakah rasa kemanusiaan dokter ini yang sudah disumpah jabatan,” tutur Sami.

Sami mengatakan kalau kejadian ini pun mencoreng nama baik daerah. Karena itul, harus ada sanksi untuk dokter yang melakukan hal ini.

“Kami akan meminta Pemkab untuk memberikan sanksi terhadap oknum dokter yang bersangkutan karena dengan alasan apa pun tak dibenarkan membuat pengumuman seperti itu. Bentuk sanksinya tentu akan dikaji oleh Pemkab sesuai ketentuan. Kami juga akan minta kepada IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Maluku untuk memberi pendapat atas tindakan dokter ini dan bentuk sanksinya,” ujar Sami yang merupakan anggota legislatif dari Partai PDI-Perjuangan ini.

Sayangnya, pihak RSUD beberapa kali dikontak untuk konfirmasi, tapi tak pernah tersambung. Nomor ponsel dokter yang bersangkutan ketika dihubungi pun tak aktif sepanjang hari.   (Nonnie Rering)