Presiden Tetap Ada Sangkutan Dengan ABRI

Sekalipun Pensiun Sebagai TNI-AD

Presiden Tetap Ada Sangkutan Dengan ABRI

Jakarta, 4 Juni 1976 – Jenderal TNI Soeharto, Presiden RI, menegaskan bahwa keputusannya mengambil pensiun dari karirnya selaku prajurit TNI tidak berarti bahwa ia meninggalkan ABRI.
Karena itu Presiden, menurut konstitusi sekalipun sebagai prajurit sudah pensiun, sekalipun sebagai jenderal sudah pensiun, selama masih menjadi Presiden, masih ada sangkut pautnya dengan ABRI.

Menyampaikan sambutan lisan Kamis siang setelah Menhankam Jenderal TNI Panggabean menyerahkan Surat Keputusan Pensiun untuk Jenderal Soeharto di ruang kerja Kepala Negara di Bina Graha, Jenderal Soeharto mengatakan selanjutnya “kalau saya tidak salah, Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi dari Angkatan Perang Republik Indonesia”.

Mematuhi
Menhankam sebelum menyerahkan SK Pensiun tersebut dalam kata penyerahannya mengatakan walaupun nanti sudah pensiun agar Jenderal Soeharto untuk masa yang adalah “masih sudi memimpin kami memberi petunjuk dan nasehat yang pasti akan besar artinya bagi kemajuan dan kebesaran ABRI kita yang diharapkan sanggup menjamin keamanan, keadilan bagi segenap rakyat Indonesia”.

Jenderal Soeharto menjelaskan latar belakang kenapa ia mengambil keputusan pensiun itu. Pertama ialah keinginan untuk semaksimal mungkin mematuhi undang-undang dan peraturan yang ada dan karena peraturan itu mengharuskan pensiun bagi perwira tinggi maksimal pada umur 55 tahun dengan diberi kesempatan menjalani masa persiapan pensiun 2 tahun.
Soeharto mengatakan tahun ini ia mencapai umur 55 tahun dan sesuai dengan UU harus saya patuhi.

Cadangan
Oleh karenanya, kata Kepala Negara “tidak sedikit pun menghilangi tanggung jawab saya dalam membina ABRI selama saya masih memperoleh kepercayaan sebagai Presiden, yang secara fungsional sangkut pautnya masih ada”.

“Andaikata toh nanti saya sudah berhenti sebagai Presiden/Mandataris, dengan demikian tentunya tidak ada hubungan secara langsung lagi. Tetapi sesuai dengan UU yang berlaku setiap prajurit yang sudah pensiun tetap merupakan cadangn ABRI. Jadi kalaupun kembali jadi rakyat biasa, selaku pensiunan TNI-AD toh secara tidak langsung hubungan masih ada”.

Kepala Negara menjelaskan pula dengan rencananya untuk pensiun ia wajib untuk menjadi anggota PEPABRI, organisasi yang menghimpun pensiunan ABRI dan kata Kepala Negara, keputusan organisasi ini telah diterimanya Kamis pagi yang menyatakan diterima sebagai anggota. Sekaligus dengan itu, Kepala Negara menjelaskan, setiap pejuang kemerdekaan termasuk dalam veteran dan juga organisasi veteran telah menerima Jenderal Soeharto selaku anggota.

Hubungan
Jenderal Soeharto mengharapkan agar hubungan yang baik dengan semua prajurit ABRI umumnya, khususnya yang pernah sama-sama dalam satu kesatuan dengannya tetap terpelihara dengan baik. Contoh pengabdian yang baik supaya dicontoh kalau yang tidak baik supaya jangan dicontoh, kata Kepala Negara “Itulah pesan saya, tidak saja kepada Angkatan Darat tetapi kesemua angkatan yang juga pernah bekerjasama dengan saya”.

Menurut suatu keterangan ketika Presiden Soeharto dan Ny. Tien Soeharto mengisi formulir pendaftaran pemilu beberapa waktu yang lalu, Jenderal Soeharto akan mulai menjalani masa pensiunnya dari prajurit TNI mulai 30 Juni.

Jenderal Panggabean dalam menyerahkan SK pensiun tersebut juga menyertakan bahan administrasi yang diperlukan dalam rangka penyelesaian pemberian pensiun, juga menyangkut asuransi ABRI, kartu tanda anggota dan buku perawatan Rumah Sakit juga Menhankam menyerahkan suatu plakat atas nama Hankam dibubuhi suatu inskripsi bertuliskan “Kami sampaikan mengiringi masa berakhirnya karir Bapak Jenderal TNI Soeharto sebagai prajurit TNI dengan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas nama darma baktinya kepada ABRI, banggsa dan tanah air”

NRP 10863
KASAD Makmun Murod pada kesempatam itu juga menyerahkan surat penghargaan dan plakat atas nama Angkatan Darat.
Bahan yang disertakan dalam SK Pensiun tersebut antara lain terdiri dari Salinan Surat Keputusan Dan jen Inminad (Induk Administrasi AD) tentang pemberian pensiun kepada Jenderal TNI Soeharto NRP 10863 serta contoh buku pembayaran pensiun, kartu perawatan kesehatan, kartu tanda pengenal, buku berobat dan buku petunjuk asuransi kesehatan.

Presiden Soeharto yang dilahirkan di Kemusa 8 Juni 1921 itu memulai karir militernya tahun 1940 setelah mengikuti latihan dasar kemiliteran Belanda di Gombong. Pada masa pemerintahan Belanda itu ia sempat mencapai pangkat sebagai Sersan KNIL. Pada masa pendudukan Jepang, pemuda Soeharto bergabung dalam kesatuan Polisi untuk kemudian masuk PETA. Menjadi Shodantjo dan di tempatkan di Wates, Yogyakarta.

Mengikuti pendidikan perwira lanjutan di Bogor pada tahun 1944 dan kemudian diangkat menjadi Komandan Kompi (Tjudantjo). Ia termasuk anggota Batalyon Peta yang di tempatkan di Blitar yang kemudian memberontak terhadap kekuasaan Jepang.

Pada tanggal 5 Oktober 1945, setelah proklamasi kemerdekaan, ia bergabung dalam BKR dan mula-mula sebagai Wakil Komandan Batalyon. Karir keprajuritannya kemudian menanjak antara tahun 1945 sampai tahun 1949. sebagai Letnan Kolonel memimpin pasukan di sektor Yogya Barat pada peristiwa Clash Pertama. Dibawah pimpinannya, pasukan TNI berhasil menduduki Yogya sekalipun untuk enam jam.

Sebagai Komandan Brigade Mataram tahun 1959 melakukan ekspedisi militer ke Sulawesi Selatan untuk menumpas pembangkangan pasukan Ex-KNIL yang dipimpin oleh Andi Azis.
Tahun 1956 menjabat sebagai Kepala Staf dan kemudian diangkat menjadi Pangdam VII/Diponegoro. 1960 setelah mengikuti Seskoad menjadi Brigadir Jenderal dan menjabat sebagai Deputy I KASAD merangkap Panglima Korps Cadangan Umum AD yang kemudian menjadi Kostrad.

Tahun 1962 sebagai Mayor Jenderal diberi tanggung jawab untuk memimpin Komando Mandala untuk pembebasan Irian Barat.
Tahun 1963 menjadi Panglima Kostrad yang pada tahun 1965 menumpas pemberotakan Gestapu/PKI. Kemudian menjadi Panglima TNI-AD merangkap Panglima Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.

Menerima Super Semar, Maret 1966 dan dengan pangkat Letjen menjadi Waperdam bidang Hankam kemudian menjadi Ketua Presidium Kabinet.
12 Maret 1976 melalui Sidang Umum MPRS menjadi pejabat Presiden dan tanggal 27 Maret 1968 dikukuhkan MPRS menjadi Presiden. (SH)