Penyelundup Dan Korupsi Diancam Hukuman Mati

Ketua Mahkamah Agung Suryadi SH :

Penyelundup Dan Korupsi Diancam Hukuman Mati

Jakarta, 14 Juni 1967 – Ketua Mahkamah Agung Suryadi SH menerangkan bahwa menurut undang-undang yang ada masih berlaku, hingga sekarang, baik penyelundupan maupun korupsi dapat diancam hukuman mati. Hal itu asal memenuhi syarat seperti yang tercantum dalam Perpres 5/1959 maupun yang termaktub dalam Perpu No. 21/1959.

Sementara itu Jaksa Agung Mayjen Soegih Arto menjelaskan bahwa dalam hal ini oknum yang melakukan penyelundupan itu adalah campuran antara orang sipil dan militer, mereka harus diadili dalam sidang pengadilan yang sama demi tercapainya rasa keadilan. Jangan sampai terjadi misalnya si militer yang mengepalai penyelundupan, padahal ia mendapat hukuman yang lebih ringan daripada orang sipilnya.

Keterangan kedua pejabat tinggi itu diberikan kepada pers hari Selasa siang kemarin setelah selesai menghadap Pejabat Presiden Soeharto bersama dengan Menteri Kehakiman Prof Oemar Seno Adji SH dikamar kerja Pejabat Presiden, melaporkan hasil pembicaraan dengan Direktorat/Inspektorat Kehakiman ABRI dalam menganggapi serta memperlancar pengusutan atau penuntutan serta pengadilan perkara penyelundupan.

Sebagai hasil musyawarah dengan Inspektorat Kehakiman dari masing-masing angkatan, menurut Surjadi SH telah dicapai suatu perumusan dibidang peradilannya. Antara lain disebutkan, bahwa bila oknum yang tersangkut penyelundupan itu adalah orang sipil, maka yang bersangkutan akan diajukan kepengadilan Ekonomi.

Sebaliknya bila oknum tersebut adalah anggota ABRI perkaranya akan diserahkan kepengadilan militer masing-masing angkatan.
Sedangkan dalam hal campuran antara ABRI dan sipil maka lebih dulu harus ditinjau peranan siapa yang paling menonjol, maka mereka bersama-sama diajukan kepengadilan Tentara dan sebaliknya bila orang sipilnya yang memainkan rol utama maka mereka bersama-sama diajukan kepengadilan Ekonomi, tetapi dalam hal ini anggota Hakim yang mengadili perkara tersebut ditambah dengan Hakim Tentara.

Suryadi SH menjelaskan, bahwa dengan dirumuskannya hal tersebut diatas adalah untuk mempertegas masalah peradilan dari pada penyelundupan tersebut. (SH)