Penyaluran Bansos Rastra Triwulan 1 Capai 99,56 Persen

Penyaluran Bansos Rastra Triwulan 1 Capai 99,56 Persen

Dirjen Penanganan Fakir MIskin Kementerian Sosial Andi ZA Dulung dalam Rakor Tikor Bantuan Sosial Pangan tahun 2018. (Dok. Kementerian Sosial)

SHNet, Jakarta- Kementerian Sosial akan menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai dan Bantuan Sosial Beras Sejahtera kepada 15,50 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 514 kota/kabupaten se Indonesia.

Menteri Sosial Idrus Marham menegaskan, perubahan subsidi beras (rastra) menjadi Bansos Rastra memiliki mekanisme yang lebih baik, dengan penyalurannya melalui bank dan KPM bisa membeli bahan pangan yang d inginkan.

Ia mengungkapkan data yang dihimpun Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Ditjen PFM) menunjukkan realisasi bansos rastra triwulan I tahun 2018 yang naik signifikan sebesar 99,56 persen dibandingkan saat masih menjadi subsidi beras (rastra) di periode yang sama tahun 2017 yang hanya 5,51, persen.

Ia menegaskan, BPNT dan Bansos Rastra ini memiliki kesamaan yaitu tidak adanya biaya tebus yang harus dibayarkan oleh KPM. BPNT yang merupakan bansos pangan diberikan kepada 10.083.910 KPM di 217 kab/kota sebesar Rp 110 ribu /KPM/bulan.

Sedangkan Bansos Rastra diberikan kepada 5.417.265 KPM di 297 Kab/kota dengan jumlah beras 10/KPM/bulan. Penerima Bansos Rastra dan BPNT masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT), yang penetapan diputuskan Mei dan November setiap tahunnya.

Menteri Idrus menegaskan, penyaluran Bansos Pangan dilaksanakan terbagi dalam menjadi 3 wilayah. Wilayah I meliputi Sumatera dan Jawa Barat sebanyak 182 kota/kab yang ditangani oleh Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan dengan jumlah dana mencapai Rp 7.374.508.680.000 yang disalurkan pada 5.586.749 KPM.

Kemudian Direktorat PFM Perkotaan sebagai wilayah II meliputi Jakarta, Banten, Jateng, DIY, Kalimantan, Bali, NTT, NTB menangani 151 kota/kab dengan jumlah 5.257.002 KPM dan dana yang disalurkan mencapai Rp 6.939.242.640.000.

Terakhir, lanjutnya, wilayah III penanganan bansos pangan oleh Direktorat PFM Pesisir, Pulau-pulau Kecil & Perbatasan Antar Negara melingkupi Jatim, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua sebanyak 182 kota/kab dengan jumlah dana yang disalurkan Rp 6.278.248.680.000 kepada 4.756.249 KPM.

Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial, Andi ZA Zulung mengatakan, BPNT merupakan inovasi pemerintah dalam menyalurkan bantuan untuk masyarakat miskin.

“Masyarakat tidak akan terima uang langsung, namun tansfer masuk rekening, penerima tinggal belanja di e-Warong. Jika dulu harus keluar uang untuk beli rastra, BPNT gratis,” ungkapnya..

Menurutnya, pola tersebut meminimalkan terjadinya penggunaan dana tidak sesuai peruntukan. Pemerintah ingin memperbaiki kondisi gizi masyarakat kurang mampu yang saat ini dinilai kurang. (Stevani Elisabeth)