Penanganan Fakir Miskin Lewat Elektronik Warong KUBE PKH

Penanganan Fakir Miskin Lewat Elektronik Warong KUBE PKH

Dirjen Penanganan Fakir Miskin Andi Z A Dulung saat peresmian e-warong di Surabaya (Ist)

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang dihadapi bangsa dan negara ini. Kementerian Sosial yang mendapatkan mandat melakukan program perlindungan sosial dan penanganan fakir miskin yang telah dilakukan dengan pola pendekatan pemberdayaan terpadu dan berkelanjutan yang melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota sampai pada level kelurahan desa dan organisasi masyarakat.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa penanganan fakir miskin melalui pemberian bantuan
sosial yang ditujukan kepada kelompok fakir miskin belum optimal, sehingga perlu adanya penataan baik dalam penetapan sasaran, penganggaran, mekanisme penyaluran bantuan, pemanfaatan dan komitmen para pemangku kepentingan.

Mekanisme dan aturan yang ada selama ini belum dapat menjamin bahwa bantuan yang di alokasikan secara utuh dapat diterima. Hal ini menyebabkan penanganan fakir miskin belum terintegrasi dan berkelanjutan.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa semua bantuan sosial (Bansos) sebisa mungkin disalurkan secara non tunai. Tindak lanjut dari arahan Presiden, Kementerian Sosial membuat terobosan kebijakan dengan melakukan penyaluran bantuan melalui non tunai.

Untuk mewujudkan penyaluran bantuan dimaksud maka ditetapkan kebijakan bantuan pengembangan sarana usaha melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (e -Warong KUBE PKH).

Filosofi e- Warong KUBE PKH ini adalah gotong royong dan kerjasama yang diwadahi dalam kelompok usaha bersama. Kepemilikian e Warong KUBE PKH ini adalah anggota kelompok usaha bersama dimana anggotanya adalah fakir miskin yang menerima bantuan stimulant dan melaksanakan kegiatan usaha ekonomi produktif keluarga. Konteks ini sangat sesuai karakter sosial budaya masyarakat Indonesia yaitu gotong royong dan kesetiakawanan sosial.

Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin
yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Elektronik Warung Gotong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan
yang selanjutnya disebut e- Warong KUBE PKH adalah sarana usaha yang didirikan oleh KUBE di bidang jasa sebagai sarana pencairan bantuan sosial berupa bahan pangan pokok dan/atau uang tunai secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota KUBE.

Ada beberapa peraturan yang menjadi landasan hukumnya antara lain Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Selain itu, Inpres Nomor 7 Tahun 2014, tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat, untuk membangun keluarga produktif serta Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial serta Keputusan Menteri Sosial RI Nomor
150/HUK/2016 tentang Penetapan Wilayah Kerja Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Direktorat Penanganan fakir Miskin Perkotaan dan Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara.

Ada pula Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 21/HUK/2017,tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2017; dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong (e-Warong KUBE PKH)

Tujuan pedoman teknis pelaksanaan e-Warong KUBE PKH yaitu menjadi acuan operasional pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sarana Usaha Ekonomi Produktif melalui Elektronik Warung Gotong Royong Program Keluarga Harapan.

Mewujudkan kesamaan pemahaman dan arah dalam pelaksanaan Pengembangan Sarana Usaha Ekonomi Produktif melalui Elektronik Warung Gotong Royong Program Keluarga Harapan. Dan mewujudkan sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sarana Usaha Ekonomi Produktif melalui Elektronik Warung Gotong Royong Program Keluarga Harapan.

Empat hal yang dilayani

Elektronik Warong KUBE PKH melayani 4 hal yakni pelayanan jasa pencairan bantuan sosial non tunaik berupa bahan pangan pokok secara elektronik, penyediaan kebutuhan pokok warga masyarakat lingkungan sekitarnya, pemasaran hasil produk penerima dan penarikan bantuan sosial secara tunai oleh penerima manfaat seperti penerima program PKH
.
Pencairan bantuan sosial non tunai berupa bahan pangan pokok secara elektronik yang ditujukan bagi penerima manfaat yang meliputi: beras, minyak goreng, tepung terigu dan gula.

Penyediaan bahan bahan tersebut dilakukan melalui kerjasama Kementerian Sosial dengan Perum Bulog atau badan usaha yang menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha untuk penyediaan bahan pokok.

Dalam transaksi ini harga sudah ditetapkan dan hanya bisa dibayar melalui transaksi elektronik. Selain dari Perum Bulog atau badan usaha yang menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha untuk penyediaan bahan pokok, e-Warong KUBE PKH dapat diperoleh dari hasil produksi masyarakat sekitar dan memasarkannya.

Selain itu e-Warong KUBE PKH diharapkan juga berperan sebagai pemasaran hasil-hasil produksi dari penerima manfaat seperti hasil kerajinan tangan, home industri,roti, es mambo,
kerupuk ikan, kerajinan tangan yang telah dikemas dan lain-lain.

Kriteria Pembentukan e-Warong KUBE PKH

Ada beberapa kriteria pembentukan e-Warong KUBE PKH. Pertama, lokasinya harus terkoneksi jaringan internet dan jaringan listrik. Kedua, melayani 500-1000 keluarga penerima manfaat bantuan sosial.

Ketiga, menggunakan tempat atau rumah pengurus atau anggota KUBE Jasa, pengurus atau anggota yang rumahnya menjadi tempat usaha.

Elektronik Warong KUBE PKH tidak meminta sewa dan juga menandatangani surat pernyataan dengan bermaterai cukup atas kesediaan penggunaan rumah untuk e-Warong
KUBE PKH. Keempat, melaksanakan transaksi bantuan sosial nontunai.

Adapun mekanisme pelaksanaan e-Warong KUBE PKH, kepala dinas sosial kabupaten mengusulkan permohonan e-Warong KUBE PKH kepada Menteri Sosial cq. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan dilengkapi data nama dan alamat peserta KUBE Jasa dan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi (format proposal terlampir)

Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial cq. Direktorat Penanganan
Fakir Miskin Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara melakukan verifikasi
terhadap usulan permohonan dari Dinas Sosial Kabupaten.

Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial cq. Direktorat Penanganan
Fakir Miskin Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara menetapkan lokasi dan
penerima bantuan e-Warong KUBE PKH yang telah lolos hasil verifikasi.

Hasil penetapan lokasi dan penerima bantuan e-Warong KUBE PKH disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten dengan tembusan Dinas Sosial Provinsi. Selanjutnya, dinas sosial kabupaten menyampaikan hasil penetapan lokasi kepada KUBE Jasa untuk membentuk e-Warong KUBE PKH.
.
KUBE Jasa yang telah ditetapkan untuk dibentuk e-Warong KUBE PKH mengajukan proposal permohonan Bantuan Pengembangan Sarana Usaha (BPSU) dan bantuan KUBE kepada Menteri c.q Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara melalui Dinas Sosial Kabupaten.

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin cq.Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara melakukan verifikasi atas keberadaan KUBE Jasa dan e-Warong KUBE PKH. (Adv)