Pemerintah Tolak Usul 3 Tingkat Daerah Otonomi

Pemerintah Tolak Usul 3 Tingkat Daerah Otonomi

Jakarta, 13 Juni 1974 – Pemberian otonomi terhadap daerah semata-mata bertujuan mengembangkan daerah dalam rangka pengembangan negara secara keseluruhan, demikian jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi DPR-RI yang dibacakan oleh Menteri Dalam negeri Amir Machmud, Kamis pagi.

Menanggapi hal yang dikemukakan oleh fraksi dalam pemandangan umumnya, pemerintah merasa berterima kasih atas hal yang mempunyai pangkal tolak pemikiran yang sama dengan pemerintah.

Dalam hal tingkat daerah otonomi, pemerintah tidak sependapat dengan fraksi Partai Demokrasi Indonesia dengan pertimbangan bahwa yang paling tepat hanyalah dua tingkat daaerah otonomi dan bukan tiga seperti apa yang disarankan oleh oleh fraksi PDI.

Pemerintah mengambil jalan ini karena apabila tingkat daerah otonomi dibagi tiga maka akan timbul kesimpang-siuran kewenangan disamping itu jumlah kecamatan yang ada cukup banyak yaitu seluruh Indonesia berjumlah 3.395 buah.

Menanggapi usul fraksi PDI tentang masuknya unsur keuatan sosial politik dalam Dewan Pertimbangan Daerah, pemerintah tidak melihat urgensinya karena demikian Mendagri semua yang akan menjadi pertimbangan dewasa ini adalah berifat tekhnis semata-mata.

Namun oleh Mendagri dijanjikan bahwa hal tersebut bukan berarti tertutupnya kemungkinan bagi kekuatan sosial politik masuk dalam dewan tersebut.

Tentang prosedur pemilihan Kepala Daerah, pemerintah tetap pada pendirian semula karena menurut pemerintah, bentuk seperti apa yang dicantum dalam RUU adalah yang paling tepat agar terpenuhi persyaratan pengangkatan seorang Kepala Daerah. (SH)