Pemerintah Ijinkan Setiap Golongan Agama Untuk Adakan Kongresnya Di Indonesia

Menlu Adam Malik

Pemerintah Ijinkan Setiap Golongan Agama Untuk Adakan Kongresnya Di Indonesia

Tetapi Harus Didasarkan Ketentuan Yang Berlaku

Jakarta, 15 Juni 1974 – Menteri Luar Negeri Adam Malik menyatakan hari Jum’at di Jakarta bahwa pemerintah Indonesia memperkenankan setiap golongan agama untuk mengadakan kongres keagamaannya di Indonesia, namun penyelenggaraannya mesti didasarkan atas ketentuan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sebagai negara yang bersendikan Pancasila, pemerintah Indonesia memperkenankan setiap golongan agama mengadakan kongres keagamaannya di Indonesia.
Ini menunjukkan jiwa toleransi rakyat Indonesia, meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam, kata Menlu Adam Malik dalam keterangannya yang disampaikan oleh juru bicara Deplu Nana Sutresna.

Hal itu dikemukakan menjawab pertanyaan pers sehubungan dengan adanya pemberitaan “Reuter” tanggal 13 Juni 1974 yang mengutip surat kabar “Trouw” yang terbit di Amsterdam yang mengabarkan bahwa telah timbul kesulitan antara pemerintah Indonesia dan Dewan Gereja Sedunia tentang rencana mengadakan Sidang Dewan Gereja Sedunia di Jakarta tahun depan.

Menurut surat kabar tersebut, kesulitan telah muncul karena dikhawatirkan bahwa sidang di Jakarta nanti itu akan menimbulkan kritik terhadap kebijaksanaan pemerintah Indonesia mengenai tahanan politik.

Surat kabar itu selanjutnya mengatakan bahwa salah seorang anggota dari Organisasi Bantuan Kegerejaan dari Dewan Gereja Sedunia telah ditahan tanpa diadili sejak Januari 1974.
dinyatakan pula bahwa pemerintah Indonesia telah menuntut agar film yang akan dipertunjukkan kepada umum selama Sidang Dewan Gereja Sedunia itu disampaikan kepada Badan Sensor Film Indonesia.

Surat kabar itu akhirnya mengatakan bahwa apabila kesulitan itu tidak dapat dipecahkan dalam bulan Agustus tahun ini, Sidang Dewan Gereja Sedunia itu akan dilangsungkan di Vancouvec pada tahun yang akan datang sebagai pengganti Jakarta.

Berdasarkan ketentuan dan hukum
Penyelenggaraan pertemuan semacam itu, kata Menlu Adam Malik, tentu saja mesti didasarkan atas ketentuan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Ini berarti bahwa setiap pertemuan apapun tidak dapat mengajukan syarat yang bersifat istimewa, kata Menlu.
Mengenai ketentuan bahwa setiap film yang akan dipertunjukkan kepada umum harus diajukan terlebih dahulu kepada Badan Sensor Film, Menlu menegaskan, ini merupakan suatu keharusan yang berlaku kepada semua pihak termasuk Kedutaan Besar Asing di Indonesia.

Dan kalau ternyata ada dari golongan apapun juga yang ternyata telah ditahan, apakah dalam hubungan dengan G30S/PKI atau lainnya, boleh saja seseorang menanyakan tapi dengan ini ditandaskan sekali lagi bahwa setiap tahanan diperiksa dan kalau terdapat bukti akan diajukan ke pengadilan, demikian Menlu Adam Malik. (SH/Ant)