Pemerintah Berikan Bantuan RS-RUTILAHU untuk Fakir Miskin

Pemerintah Berikan Bantuan RS-RUTILAHU untuk Fakir Miskin

Menteri Sosial Idrus Marham dan Dirjen Penanganan Fakir Miskin di acara Binjut Pendamping UEP-KUBE. (Dok.Ditjen Penanganan Fakir Miskin)

Rumah merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan peran sosial baggi anggota keluarga. Di dalam rumah dapat tercipta interaksi sosial, transfer budaya, proses sosialisasi dan demokrasi secara intens.

Fakir Miskin pun memerlukan rumah yang layak, nyaman dan asri sebagai salah satu kebutuhan dasar. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU). Bantuan tersebut menjadi sangat penting dan strategis, karena rumah merupakan kebutuhan dasar bagi semua orang termasuk fakir miskin.

Kementerian Sosial RI pada tahun 2011 mencatat, bahwa fakir miskin yang menjadi sasaran program penanggulangan kemiskinan berjumlah 7,6 juta jiwa. Kemudian dari jumlah tersebut yang menempati rumah tidak layak huni berjumlah 4.6 juta jiwa atau 60,53 persen (Pusdatin Kemsos, 2011).

Hal ini membawa implikasi pada kebijakan sosial, bahwa penanggulangan kemiskinan memerlukan langkah-langkah secara simultan, antara pengembangan usaha ekonomi, bimbingan sosial dan pemenuhan rumah layak huni.

Kementerian Sosial RI mengembangkan kebijakan sosial Penanggulangan Kemiskinan (P2K) melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU). RS- RUTILAHU dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni sebagai unsur kesejahteraan sosial.

Konsep program bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni adalah memperbaiki kondisi rumah baik sebagian ataupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong di atas tanah dengan legalitas kepemilikan yang sah.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan disebutkan bahwa Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/keluarganya.

Adapun kriteria RUTILAHU yang dapat diperbaiki meliputi dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni, dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk, lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak dan tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus. Selain itu, luas lantai kurang dari 7,2 m2/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang).

Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu harus memenuhi syarat harus terdata dalam data terpadu program penanganan Fakir Miskin. Calon penerima bantuan belum pernah mendapat Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu serta memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga.

Syarat lainnya, memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat/girik atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu membentuk kelompok berdasarkan kelurahan/desa/nama lain dalam 1 (satu) kecamatan.

Pembentukan kelompok difasilitasi oleh dinas sosial daerah kabupaten/ kota. Dalam satu kelompok tersebut terdiri atas paling sedikit 5 (lima) kepala keluarga dan paling banyak 15 (lima belas) kepala keluarga.

Di kelompok itu juga ada susunan ketua, sekretaris dan bendahara. Sedapat mungkin dalam kelompok itu ada anggota yang memiliki pengalaman atau mengerti pekerjaan bangunan rumah/perbaikan sarana lingkungan.

Mekanisme permohonan bantuan

Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang diajukan oleh pemilik rumah, masyarakat, atau lembaga kesejahteraan sosial.

Calon penerima bantuan. mengajukan permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu kepada lurah/kepala desa/nama lain. Lurah/kepala desa/nama lain melakukan musyawarah kemudian mengajukan permohonan dalam bentuk proposal kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Dinas Sosial Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu berdasarkan data terpadu program penanganan Fakir Miskin.

Hasil verifikasi dan validasi disampaikan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi.

Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu atas usulan proposal dinas sosial daerah kabupaten/ kota. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin menetapkan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu.

Hasil penetapan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu disampaikan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan tembusan disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota menyampaikan hasil penetapan lokasi kepada penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu; dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan materai cukup atas kebenaran persyaratan dan kriteria penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu.

Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per rumah.

Pencairan bantuan

Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Bantuan Sosial Sarana Lingkungan dilakukan setelah kelompok penerima Bantuan Sosial membuat rencana anggaran biaya penggunaan Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh ketua, bendahara, dan sekretaris dengan disetujui oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

Pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan ketua kelompok yang telah ditetapkan. Pencairan tersebut dilakukan melalui mekanisme transfer bank kepada rekening kelompok penerima Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dilaksanakan oleh kelompok penerima Bantuan Sosial dengan mekanisme antara lain, melakukan penilaian dan menentukan bagian rumah atau sarana lingkungan yang akan diperbaiki, menetapkan prioritas bagian rumah yang akan diperbaiki berdasarkan pada fungsi dan ketersediaan dana dan sumber lainnya serta. menetapkan prioritas sarana lingkungan yang akan diperbaiki/ dibangun.

Membuat rincian jenis/bahan bangunan yang diperlukan serta besarnya biaya, melaksanakan pembelian bahan bangunan dibuktikan dengan kuitansi atau faktur pembelian bahan bangunan..

Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu paling lambat 100 (seratus) hari kalender setelah Bantuan Sosial masuk kedalam rekening kelompok; dan g. mendokumentasikan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarana Lingkungan meliputi kondisi awal, proses pengerjaan, dan hasil akhir.

Bantuan Sarana Lingkungan merupakan upaya meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dimana kelompok fakir miskin itu bermukim yang cenderung lingkungannya kurang sehat dan kumuh. Misalnya sarana got atau jalan setapak yang becek, sarana air bersih yang terbatas dan tempat pembuangan sampah yang tidak baik.

Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan atau Sarana Lingkungan dapat dibantu oleh pendamping sosial. (Adv)