Naskah Extradisi Indonesia – Malaysia

Ditandatangani Di Deplu

Naskah Extradisi Indonesia – Malaysia

Jakarta, 7 Juni 1974 – Dengan ditandatanganinya perjanjian extradisi antara pemerintah Indonesia dan Malaysia maka pertukaran pelaku kejahatan seperti narkotika dan penyelundupan dapat dilakukan.

Penandatanganan perjanjian extradisi tersebut dilakukan Jum’at siang di Deplu Pejambon antara pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Kehakiman Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dan oleh Tan Sri Kadir bin Yusof, Menteri Urusan Hukum dan Jaksa Agung Malaysia.

Perjanjian extradisi ini diharapkan akan lebih mempererat hubungan persahabatan kedua negara dan perlu disadari adanya kerjasama yang efektif di bidang pemberantasan kejahatan.
Extradisi jenis kejahatan tercantum dalam daftar kejahatan yang terlampir pada perjanjian.

Ditentukan bahwa negara yang diminta menyerahkan warganegaranya yang dituduh melakukan kejahatan di negara yang meminta extradisi berhak menolak untuk selanjutnya mengadili sendiri warganegaranya tersebut menurut hukum yang berlaku di negaranya.

Dan pelaku kejahatan yang diminta extradisi itu adalah jenis tindak pidana yang dapat dipidana menurut hukum pidana masing-masing negara. Dengan memperlihatkan hukum acara dari masing-masing negara di dalam perjanjian tersebut dimuat pula ketentuan mengenai proses penyerahan orang yang akan diextradisi.

Oleh pihak Indonesia dan Malaysia disetujui pula kemungkinan dikemudian hari untuk menambah daftar kejahatan tersebut dengan kejahatan lain yang akan ditentukan bersama.

Kejadian penting
Penandatanganan perjanjian extradisi antara Indonesia dan Malaysia ini merupakan kejadian penting bagi kedua negara karena baik bagi Indonesia maupun Malaysia perjanjian ini merupakan perjanjian extradisi pertama diadakan setelah negara ini mencapai kemerdekaan.

Diharapkan perjanjian tersebut akan disusul oleh perjanjian extradisi dengan lain negara tetangga sehingga dapat diletakkan dasar yang kuat bagi kerjasama antara negara di bagian dunia ini dapat memberantas kejahatan.

Perjanjian ini diharapkan pula akan merintis kerjasam yang lebih luas dibidang hukum diantara negara dibagian dunia ini khususnya anggota ASEAN.

Tan Sri Kadir bin Yusof dalam sambutannya setelah penandatanganan antara lain mengatakan bahwa dengan perjanjian tersebut diharapkan akan tumbuh subur dan mendorong terwujudnya kerjasama yang serupa antara negara supaya menjadikan Asia Tenggara suatu kawasan yang lebih aman dan damai.

Hadir dalam penandatanganan tersebut antara lain Kapolri Jenderal Polisi M. Hassan, Jaksa Agung, Ali Said SH, Ketua Mahkamah Agung Senoaji, Duta Besar Malaysia.

Kunjungi Presiden
Sebelum penandatanganan Jaksa Agung Malaysia tersebut Jum’at pagi telah mengadakan kunjungan kehormatan kepada Presiden Soeharto di jalan Cendana, Jakarta. (Sinar Harapan)