Mereka yang Berjasa Bagi Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan antar...

Mereka yang Berjasa Bagi Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan antar Negara

Menteri Sosial Idrus Marham di acara pemantapan pendamping sosial UEP-KUBE. (Ist)

Penanganan fakir miskin di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara merupakan salah satu upaya strategis nasional dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial dan melindungi hak asasi manusia terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Keberhasilan penerima bantuan dalam mengembangkan usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), maupun dalam membangun rumah layak huni serta sarana lingkungan, sangat ditentukan oleh proses pendampingan yang dilakukan para pendamping yang kompeten.

Hal ini sesuai dengan nawacita Jokowi-JK yakni, poin 3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Peran utama pendamping sebagai motivator, fasilitator dan inovator akan mampu meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program penanganan fakir miskin.

Syarat Menjadi Pendamping Sosial

Siapa pendamping sosial itu? Pendamping sosial adalah seseorang yang memiliki kompetensi dibidang usaha kesejahteraan sosial dan kewirausahaan. Untuk menjadi pendamping sosial, seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain, berumur minimal 21 tahun dan maksimal 45 tahun, bagi perempuan tidak dalam kondisi hamil pada saat melamar, pendidikan minimal D3 dan/atau TKSK, PSM, Karang Taruna, Tagana dan pelopor perdamaian.

Syarat lain, warga setempat (tinggal di wilayah kecamatan), dapat mengendarai sepeda motor roda dua, memiliki SIM C dan diutamakan memiliki motor. Memiliki pengalaman dalam pendampingan dan pelayanan kesejahteraan sosial atau sudah mengikuti pelatihan bidang kesejahteraan sosial minimal satu kali serta lancar berkomunikasi dengan baik.

Seorang pendamping sosial juga harus berkelakukan baik, tidak memiliki pekerjaan rangkap (misal menjadi aparat desa/pemerintah, guru honorer dengan waktu mengajar lebih dari 2 kali dalam seminggu) dan bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil serta tidak berkedudukan sebagai pengurus atau anggota partai politik ditunjukkan dengan surat pernyataan ditandatangani dan dibubuhkan materai Rp 6000,-.

Pendamping sosial terbagi atas dua bagian yaitu Koordinator Pendamping dan Pendamping KUBE.

Seleksi Pendamping Sosial

Proses seleksi pendamping sosial di daerah pesisir dilakukan oleh dan di bawah tanggungjawab Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara.

Sebelum melakukan seleksi pendamping, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten melakukan seleksi awal secara administrasi terlebih dahulu terhadap calon peserta yang mendaftar berdasarkan kriteria yang ditentukan.

Hasil akhir seleksi ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara.

Koordinator pendamping berkedudukan di masing-masing kecamatan dengan kuota 1 kecamatan 1 koordinator pendamping. Pendamping KUBE berkedudukan di desa penerima manfaat dengan perbandingan 1 pendamping melakukan pendampingan terhadap kurang lebih 50 orang penerima manfaat.

Seleksi administrasi dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi dengan perbandingan 1:3 yang didasarkan pada nilai IPK tertinggi dan lamanya pengalaman di bidang pendampingan sosial.

Setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi maka akan dilakukan tes tertulis dan wawancara di tingkat Kabupaten atau Provinsi (sesuai dengan kondisi daerah setempat), dilakukan oleh Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara.

Setelah seleksi dilakukan Tim Asesor meminta dari Dinas Sosial Kabupaten mengenai peserta seleksi yang tes, diantaranya kemampuan, keterampilan, sikap dan pengalamannya serta permasalahan yang pernah dihadapi terkait kegiatan pendampingan sebelumnya.

Jumlah pendamping yang lulus tes, akan menentukan jumlah sasaran bantuan yang akan diberikan 1 pendamping mendampingi kurang lebih 50 penerima manfaat.

Peran Pendamping Sosial

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kegiatan pendampingan sosial, para pendamping sosial dapat menjalankan peran sebagai perencana, pembimbing, pemberi informasi, motivator, penghubung, fasilitator, mobilisator, advokasi, katalisator dan evaluator.

Pendamping sosial sebagai perencana bertugas membantu penerima manfaat menetapkan tujuan dan merumuskan perencanaan yang efektif dengan terlebih dahulu memperoleh gambaran awal tentang akses, sumber, serta struktur sosial ekonomi masyarakat yang didampingi, dapat mempengaruhi upaya pemberdayaan sosial yang akan dilaksanakan.

Pendamping sosial berperan membimbing penerima manfaat sehingga dapat mengerti, memahami dan melaksanakan bimbingan secara continue kepada penerima manfaat, Mereka juga berkewajiban memberikan penjelasan secara rinci tentang penggunaan bantuan sosial seperti pengelolaan KUBE, RS RTLH, kewirausahaan dan koperasi/UMKM

Memberikan motivasi dan dorongan semangat kepada penerima manfaat sehingga mereka dapat menemu kenali masalah dan potensi yang dimiliki. Para pendamping juga diharapkan menjadi jembatan penghubung antara penerima manfaat dengan akses dan sumber yang dibutuhkan.

Pendamping sosial berperan memberikan informasi dan mengedukasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berbagai kemudahan baik berupa barang, peralatan maupun ketentuan biaya lainnya, sehingga membantu meningkatkan kemampuan keberfungsian sosialnya.

Berperan sebagai mobilisator diaman mereka menggerakkan, mendayagunakan, mengembangkan potensi penerima manfaat untuk mencapai kualitas pemberdayaan yang optimal.

Pendamping sosial bertugas sebagai pemberi advokasi sosial membantu penerima manfaat untuk memperjuangkan hak, kepentingan dan tanggungjawab sosialnya kepada pihak lain. Selain itu, sebagai penghubung (katalisator) dengan sumber-sumber lainnya, misalnya dengan kementerian dan lembaga terkait.

Memberikan penilaian, saran dan masukan kepada penerima manfaat tentang pilihan mana yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pendamping sosial juga memberikan penilaian terhadap keseluruhan program guna meningkatkan kualitas program pendampingan sosial.

Fungsi dan Tugas Pendamping Sosial

Fungsi administrasi dimana pendamping sosial melakukan pekerjaan yang terkait dengan pengelolaan administrasi selama proses pendampingan. Tugas-tugas yang dilakukan antara lain perencanaan, pencatatan dan pendataan, monitoring, evaluasi serta pelaporan dan dokumentasi.

Fungsi operasioanl dimana pendamping melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok pendampingan, baik dalam bentuk dukungan, konsultasi, saran maupun memfasilitasi penerima manfaat.

Tugas-tugas yang dilaksanakan antara lain penyuluhan sosial, peningkatan kapasitas, fasilitas dan kedaruratan.

Fungsi koordinasi dan kerjasama dimana pendamping melakukan berbagai upaya untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pemanfaatan dan pendayagunaan sistem sumber kelembagaan yang berada di luar lingkungan masyarakat.

Adapun hak pendamping sosial antara lain mendapatkan pelatihan melalui kegiatan pemantapan pendamping yang diselenggarakan oleh kementerian Sosial. Mereka berhak mendapatkan honor sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Kementerian Sosial melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan antar Negara.

Mereka juga berhak mendapatkan sertifikat selama masa tugas selesai. Mendapatkan perlengkapan kerja pendamping seperti rompi, topi, tas dan tanda pengenal.

Kewajiban para pendamping sosial antara lain mentaati seluruh peraturan yang telah ditetapkan, melakukan pendampingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, melakukan validasi data calon penerima manfaat, menginventarisir potensi penerima manfaat dalam bidang usaha yang sesuai dengan minat dan kemampuannya.

Pendamping sosial berkewajiban membantu penerima untuk membuat proposal bantuan. Mendokumentasikan semua data, dan kegiatan penerima manfaat serta seluruh dokumen yang berkaitan dengan kegiatan bantuan sosial. (Adv)