Masyarakat Boleh Mengkritik Kebijaksanaan Pemerintah

Masyarakat Boleh Mengkritik Kebijaksanaan Pemerintah

Tetapi Hendaknya Tetap Bersifat Kontruktif

Jakarta, 8 Juni 1967 – Wampa/Menteri Penerangan Dr. Roeslan Abdulgani mengatakan bahwa surat-surat kabar maupun masyarakat umum boleh mengemukakan kritik terhadap kebijaksanaan pemerintah, misalnya terhadap peraturan pelaksanaan Deklerasi Ekonomi, tetapi kritik itu harus bersifat kontruktif.

Demikian juga kehendak Pejabat Presiden Djuanda, kata Menteri Roeslan, bahwa pemerintah memerlukan juga saran-saran dari masyarakat dalam melaksanakan kebijaksanaanya. Tetapi baru-baru ini Pejabat Presiden Djuanda menerima kawat dari salah satu Serikat Buruh yang menyatakan keberatan atas kenaikan tarif dan ditambahkan pernyataan bahwa dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dibidang ekonomi itu pejabat yang berwewenang mendapat bisikan dari golongan kontra revolusioner-kapitalis-imperialis Amerika Serikat.

Hal ini keterlaluan, kata Menteri Roeslan, bagaimanapun pejabat sebagai manusia tetap manusia…..Dan kritik demikian itu sudah melampaui batas sehingga pemerintah perlu ambil tindakan, paling tidak menyadarkan mereka itu.

Keterangan itu dikemukakan Wampa/Menteri Roeslan Abdulgani pada sambutan upacara pelantikan Dewan Pertimbangan Pers dan Dewan Pembantu Pembina Pers yang dilangsungkan Sabtu pagi bertempat digedung kabinet Menteri Pertama.

Sebelum dikemukakan bahwa Presiden Soekarno sependapat dengan pendapat seorang pimimpin, yang menyatakan “jangan menelanjangi antara kawan dengan kawan dan menelanjangi milik sendiri, negara sendiri, Karena hal itu berarti menelanjangi diri sendiri”, yang penting mengadakan self-kritik yang bersifat diskusi menuju kependapat yang sama.

Dua jalan kesempurnaan perkembangan pers
Menteri Roeslan mengemukakan dua jalan yang telah diberikan dalam usaha kesempurnaan perkembangan pers Indonesia.
Yang pertama pertimbangan dan bimbingan datangnya dari atas kebawah dan kedua merupakan pembinaan yang datangnya dari bawah keatas. Kedua jalan itu berjalan bersama-sama menuju kesempurnaan perkembangan pers kita.

Dari atas yang dimaksud pertimbangan dan bimbingan itu datang dari pemerintah dan pembinaan dari bawah dimaksudkan datang dari kalangan yang berkecimpung dibidang pers serta suara atau perasaan umum kesemuanya ditampung.
Dengan demikian semua surat kabar dan majalah dapat menempatkan diri sebagai alat revolusi, sebagai pendukung ideologi negara pancasila dan haluan politik pemerintah Manipol beserta penjelasannya.

Bagi pers yang sudah menempatkan diri sebagai alat revolusi, kawan revolusi, pendukung panji revolusi bahkan didepan bendera revolusi, kata Roeslan, nama-nama ini sekedar perumusan daripada kesatuan pikiran kesatuan tekad menyelamatkan revolusi dengan pedoman-pedomannya.

Ditekankan kepada kedua dewan itu bahwa semua dewan ini merupakan manifestasi dan refleksi, pelaksanaan Demokrasi terpimpin dalam pembinaan publik-opini.
“Kasih bahan” yang hidup dalam masyarakat. yang dimaksud fakta dalam sosialisme Indonesia, segala yang menyangkut kehidupan orang banyak, bukan terhadap perseorangan. Demikian antara lain penjelasan Menteri Roeslan Abdulgani. (SH)