MAKI Ajukan Gugatan Praperadilan Melawan Jaksa Agung

MAKI Ajukan Gugatan Praperadilan Melawan Jaksa Agung

GUGATAN - Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan kalau MAKI sudah mengajukan gugatan praperadilan melawan Jaksa Agung atas berlarut2nya perkara korupsi Dapen Pertamina, di Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan, Selasa (5/6). (Ist)

SHNet, JAKARTA – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan praperadilan melawan Jaksa Agung atas berlarut2nya perkara korupsi Dapen Pertamina, di Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan, Selasa (5/6).

 Terlantarnya kasus berupa belum ditahannya Bety Halim padahal dua tersangka yg lain Helmy Kamal Lubis dan Edward Soerjadjaya telah ditahan sejak awal dan keduanya sekarang sudah disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Dengan gugatan ini dengan tujuan meminta Hakim untuk  memerintahkan Jaksa Agung segera menuntaskan perkara korupsi Dapen Pertamina termasuk menahan Bety Halim dan melimpahkannya ke Pengadilan Tipikor.

Menurut Ketua MAKI, Boyamin Saiman kepada SHNet, Rabu (6/6), biasanya sidang akan dimulai 2 minggu sejak pendaftaran, karena ada cuti lebaran maka akan dimulai setelah cuti lebaran.  (Nonnie Rering)

 Materi lengkapnya sbb;

 PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRAPERADILAN ATAS TIDAK SAHNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN SECARA MATERIEL PERKARA KORUPSI DANA PENSIUN PERTAMINA ATAS TERSANGKA BETTY HALIM

 Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Jl. Ampera Raya 133, Jakarta Selatan
Di JAKARTA
 
 Dengan hormat,
Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesai (MAKI) beralamat di Jl. Budi Swadaya 133, Kampungrawa Rt.02 Rw.04, Kelurahan  Kebon Jeruk, Jakarta Barat, HP. 081282822884  , yang dalam hal ini diwakili oleh :
 
1. Nama : Boyamin Bin Saiman
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Koordinator Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia
Alamat : Jl. Budi Swadaya 133 Kebon Jeruk, Jakarta Barat (08122611739)
2. Nama : Komaryono, SH.
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Pendiri Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia
Alamat : Jl. Budi Swadaya 133 Kebon Jeruk, Jakarta Barat
3. Nama :  Rizky Dwi Cahyo Putra , SH.
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Kepala Biro Hukum Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia
Alamat : Jl. Budi Swadaya 133 Kebon Jeruk, Jakarta Barat
 
Ketiganya berdasarkan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) sehingga sah dan berdasar hukum mewakili Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI);
selanjutnya mohon disebut sebagai …………………………………………… PEMOHON;
 
Melalui surat ini hendak mengajukan Permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan terhadap
 
– Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Cq. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru Di – Jakarta Selatan.
 
selanjutnya mohon disebut sebagai ……………………………..…………… TERMOHON;
 
IV. Alasan pokok perkara yang mendasari  Permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan  adalah sebagai berikut :
 
1. Bahwa Sebagaimana diketahui, TERMOHON (Penyidik Pidsus Kejagung RI) telah menetapkan Tersangka Baru terhadap BETY HALIM dalam perkara Korupsi Kegiatan Penempatan Investasi Pengelolaan Dana Pensiun Pertamina Tahun 2013-2015.
 
Sebelumnya Kejagung telah menyidangkan di pengadilan tipikor atas MUHAMAD HELMI KAMAL LUBIS ( divonis penjara 5 tahun  6 bulan dan uang pengganti Rp.46 Milyar) dan telah melakukan pelimpahan dan pembacaan Dakwaan  atas   EDWARD S. SOERYADJAYA di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat;
 
 
2. Bahwa sampai saat ini tidak adanya kejelasan tindak lanjut penanganan perkara atas Tersangka Bety Halim, sehingga Kami telah mengirim surat dan somasi kepada TERMOHON berupa desakan untuk meminta dilakukan Penahanan terhadap Tersangka Bety Halim sebagai bentuk keadilan dikarenakan terhadap dua Tersangka sebelumnya (MUHAMAD HELMI KAMAL LUBIS dan  EDWARD S. SOERYADJAYA) telah  dilakukan Penahanan sesaat setelah ditetapkan sebagai Tersangka.
 
Betty Halim sudah ditetapkan Tersangka sejak tanggl 4 Maret 2018 namun sampai saat ini belum dilakukan Penahanan oleh TERMOHON;
 
 
3. Bahwa perlunya penahanan Bety Halim karena senyatanya nama Bety Halim telah disebut dalam Surat Dakwaan EDWARD S. SOERYADJAYA sehingga haruslah dimaknai TERMOHON (Kejaksaan Agung) telah terdapat cukup keyakinan atas peran Bety Halim diduga terlibat dalam perkara korupsi aquo.
 
4. Bahwa  peran Bety Halim dapat diduga kualifisir sebagai aktor intelektual dan diduga menikmati uang paling banyak  dari dugaan hasil kejahatan korupsi sebagaimana rumusan dugaan keterkaitan/keterlibatannya berikut :
“Bety Halim  sebagai Komisaris PT MDS diduga melakukan perbuatan  :
a) Merekayasa harga saham SUGI di pasar regular bursa;
b) Menjual saham SUGI yang masih terikat perjanjian repo dan belum dibayarkan kewajibannya kepada DP Pertamina;
c) Melakukan repo saham SUGI yang dijual ke DP Pertamina;\
d) Mengendalikan dan mengusai account nominee yang ada di PT MDS yaitu PT BIC, Sdri. EA, Sdr. MW, Sdr. FP, Sdr. CHA, Sdr. YUS, Sdr. BBD, Sdri. LS, dan Sdr. RP, untuk melakukan transaksi jual beli saham SUGI kepada DP Pertamina dan Sdr. HKL;
e) Memberikan manfaat/keuntungan pribadi terkait penempatan saham SUGI kepada Sdr. HKL;”
 
5. Bahwa berdasar Pasal 25 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, penanganan perkara korupsi harus didahulukan dan diutamakan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya, namun dalam perkara korupsi aquo Termohon tidak jelas kelanjutannya dan atau menguap, menghilang, masuk peti es sehingga haruslah dimaknai telah terjadi Penghentian Penyidikan secara materiel atau diam-diam oleh TERMOHON;
 
6. Bahwa TERMOHON tidak segera melakukan Penahanan serta Proses Hukum selanjutnya terhadap Tersangka BETTY HALIM, dengan dalil tidak ada batas waktu Penyidikan, namun hal ini haruslah disinkronkan dengan ketentuan Pasal 78 KUHP tentang Daluarsa, sehingga upaya mengulur-ulur waktu haruslah dimaknai Termohon akan menunggu daluarsa sehingga perkara secara otomatis berhenti penyidikannya sebagaimana ketentuan pasal 109 ayat 2 KUHAP;
 
7. Bahwa dalam penanganan perkara Korupsi Kegiatan Penempatan Investasi Pengelolaan Dana Pensiun Pertamina Tahun 2013-2015 yang berlarut-larut dan  segera melakukan Penahanan serta Proses Hukum selanjutnya terhadap Tersangka BETTY HALIM, maka TERMOHON juga telah melanggar :
a. Pasal 9 ayat (3) International Convenant on Civil and political Right (ICCPR) tahun 1966 yang menyatakan bahwa pemeriksaan harus dilaksanakan sesegera mungkin;
b. Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diamandemen dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengharuskan tentang pelaksanan penegakan hukum itu untuk memedomani asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta tidak berbelit-belit. Dari rumusan itu diketahui bahwa setiap “kelambatan” penyelesaian perkara pidana yang disengaja oleh aparat penegak hukum yang berbelit-belit dan merupakan pelanggaran tershadap HAM;
c. Pasal 102, 106 dan khususnya Pasal 50 KUHAP yang benbunyi:
– Ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa: ”Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke penuntut umum”;
– Ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa: ”Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum”; dan
– Ayat (3) KUHAP menegaskan bahwa: ”Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan”.
 
8. Bahwa tujuan Praperadilan adalah sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 80 KUHAP berbunyi : “Pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.” Bukan bermaksud menggurui, jika terjadi ketidakpastian hukum dan ketidak-adilan bagi Korban Korupsi Seluruh rakyat NKRI dengan berlarut-larutnya penanganan perkara korupsi a quo, maka atas dasar kewenangannya maka Hakim dalam memberikan putusan Praperadilan  tidak semata-mata atas formalitas dan kepastian hukum,  tetapi Hakim  harus memutus Praperadilan aquo demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengabulkan seluruh Petitum Permohonan Praperadilan dalam perkara aquo. Mohon diijinkan Pemohon merasakan hukum tegak, keadilan dan kebenaran ( JEJEGIN ADIL);
 
9. Bahwa berdasar uraian diatas terbukti TERMOHON melakukan Penahanan serta Proses Hukum selanjutnya terhadap Tersangka BETTY HALIM dalam perkara aquo adalah sebagai bentuk penghentian penyidikan perkara Korupsi Kegiatan Penempatan Investasi Pengelolaan Dana Pensiun Pertamina Tahun 2013-2015  secara materiel, diam-diam, menggantung dan menimbulkan ketidak pastian hukum.
 
10. Bahwa oleh karena Penghentian Penyidikan atas atas perkara  a quo adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, maka selanjutnya TERMOHON diperintahkan untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketetentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melakukan Penahanan terhadap Tersangka BETTY HALIM dan melimpahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum;
 
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEMOHON mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk berkenan memeriksa selanjutnya memutus sebagai berikut :
PRIMAIR :
– Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
 
– Menyatakan Pemohon  sah kedudukannya sebagai pihak ketiga berkepentingan dan berhak mengajukan Permohonan Praperadilan dalam perkara aquo;
 
– Menyatakan secara hukum TERMOHON telah melakukan tindakan PENGHENTIAN PENYIDIKAN secara materiel dan diam – diam yang tidak sah menurut hukum terhadap perkara Korupsi Kegiatan Penempatan Investasi Pengelolaan Dana Pensiun Pertamina Tahun 2013-2015 dengan cara tidak melakukan Penahanan serta Proses Hukum selanjutnya terhadap Tersangka BETTY HALIM;
 
– Memerintahkan secara hukum TERMOHON I melakukan proses hukum selanjutnya sebagaimana diatur dalam KUHAP terhadap perkara aquo berupa melakukan Penahanan serta Proses Hukum selanjutnya terhadap Tersangka BETTY HALIM;
 
 
SUBSIDAIR :
Memeriksa dan mengadili Permohonan Pemeriksaan Praperadilan ini dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono)
Sekian terima kasih
Hormat Kami
Pemohon,
 
 
BOYAMIN BIN SAIMAN      KOMARYONO,SH       RIZKY DWI CAHYO PUTRA, SH