KPK Paksakan Diri Jadi Rujukan Etika Berperilaku

KPK Paksakan Diri Jadi Rujukan Etika Berperilaku

Ist

SHNet, JAKARTA – Pengamat hukum dan politik di Pontianaik, Provinsi Kalimantan Barat, Tobias Ranggie, menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memaksaan dirinya menjadi rujukan nasional di dalam etika berperilaku, baik dari aspek hukum maupun politik.

“KPK sekarang terlalu banyak memberikan pernyataan di media massa di luar langkah pemberantasan dan atau pencegahan korupsi. Kalau dibiarkan terus-menerus, lama kelamaan orang tidak akan peduli lagi dengan KPK,” kata Tobias Ranggie di Pontianak, Selasa (5/6).

Hal itu dikemukakan Tobias Ranggie, menanggapi Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Asrul Sani.

Asrul Sani mengkritik Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, akan menyelediki penyebab Ketua DPR RI, Bambang Susatya belum memenuhi panggilan KPK pada Senin (5/6), dalam kapasitas sebagai saksi dugaan korupsi Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP).

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, Asrul Sani, mengatakan, sebuah lembaga yang bergerak di bidang penegakan hukum, mesti bicara koridor hukum, agar lebih dipercaya masyarakat.

Karena apabila tidak datang pada panggilan pertama, bisa diundang lagi pada panggilan kedua, serta panggilan ketiga yang bisa meminta bantuan kepolisian. Sejauh pada panggilan pertama tidak hadir, bisa disusul panggilan kedua dan ketiga.

“KPK jangan menganggap segalanya bisa ditangani. Orang yang bekerja di lembaga penegakan hukum, harus tahu hukum. KPK, terutama juru bicaranya, harus tahu kedudukannya di mata hukum. KPK jangan terlalu banyak bicara politik,” kata Tobias Ranggie.

Tobias Ranggie mengingatkan KPK untuk menjaga marwah dan kewibawaan sebuah lembaga negara. Janganlah sebuah lembaga negara dianggap bisa diatur sama KPK, karena sama saja membuat publik memberikan penilaian KPK tidak mengerti aturan protokoler pemerintahan. (Aju)