Koalisi Keumatan Hanya Untungkan Gerindra di Pemilu 2019

Koalisi Keumatan Hanya Untungkan Gerindra di Pemilu 2019

Ist

Oleh Aju

SHNet, JAKARTA – Koalisi Keumatan digagas pentolan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab dari pelariannya di Arab Saudi, dalam Pemilihan Presiden dan Legislatif tahun 2019, pada dasarnya hanya kepentingan pragmatis yang menguntungkan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Wacana koalisi keumatan hasil pertemuan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Parta Gerindra, Prabowo Subianto dengan Rizieq Shihab di Mekah, Arab Saudi, Sabtu, 2 Mei 2018.

Gerindra selaku partai nasionalis, cukup cerdik merangkul basis massa kalangan intolerans yang sakit hati dengan Presiden Joko Widodo, lantaran mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, sebagai payung hukum membubarkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) anti Pancasila, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Kepentingan pragmatis Gerindra, terintegrasi dengan manuver Amien Rais, Ketua Dewan Kehormatan PAN yang sempat takabur bernazar pulang dari Jakarta ke Yogyakarta, dengan berjalan kaki, apabila Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Joko Widodo, mampu memenangkan pertarungan Pemilu Presiden tahun 2014.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), memang sejak Pemilu 2014, tetap menempatkan diri sebagai partai oposisi dengan pemerintahan yang tengah berkuasa.

Parameter Prabowo Subianto

Partai Gerindra, menikmati keuntungan politik, apabila mengacu prediksi Lembaga Survey Indonesia (LSI) per Rabu, 24 Januari 2018, dimana peraihan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hanya 3,8 persen dan Partai Amanat Nasional (PAN) hanya 2,0 persen pada Pemilu 2019, sehingga diproyeksikan tidak akan lolos parliamentary threshold.

Partai Gerindra berharap dengan wacana koalisi keumatan, maka ada memperoleh peralihan suara dari masyarakat pemilih yang pernah memilih PKS dan PAN pada Pemilu 2014.

Mengharapkan Prabowo Subianto menang dalam Pemilu Presiden tahun 2019, pada dasarnya bagaikan burung pungguk merindukan bulan. Prabowo Subianto mengklaim dirinya sebagai Calon Presiden penantang Jokowi dalam Pemilu tahun 2019, tidak lebih dari upaya meningkatan raihan kursi di DPR RI.

Ada empat parameter, menyebabkan Prabowo Subianto, tidak akan mampu mengalahkan Jokowi dalam Pemilu Presiden yang bersamaan dengan Pemilu legislatif tahun 2019. Pertama, Prabowo Subianto, dalam derap langkah kesehariannya, selalu menempatkan diri sebagai seorang jenderal (pangkat terakhir letnan jenderal), bergaya-gaya militeristik yang sampai sekarang tidak disukai sebagian besar masyarakat pemilih di Indonesia.

Kedua, komunikasi politik Prabowo Subianto, tidak substansial, dengan menuding gaji wartawan sangat kecil, dengan bisa dilihat wajahnya setiap kali meliput. Ungkapan candaan yang kurang etis, sehingga membuat wartawan kurang simpati, sehingga komunikasi politik dengan masyarakat lewat pemberitaan media massa tidak akan maksimal.

Ketiga, Prabowo Subianto, semata-mata mengharapkan dukungan massa pendukung dari kelompok barisan sakit hati, yaitu kaum intolerans yang selama ini patut diduga berkolaborasi dengan radikalisme yang berujung aksi teorisme, dengan persentase yang relatif kecil.

Kaum intolerans selama ini identik dengan Rizieq Shihab, selalu berhadap-hadapan dengan kalangan Nahdatul Ulama (NU), sebuah organisasi massa Islam yang jumlah cukup besar, dimana mereka sangat realistis, karena menunjukkan sikap positif terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Keempat, kaum intoleran setelah Rizieq Shihab kabur ke Arab Saudi, sistem mobilisasi massa intolerans untuk memilih Prabowo Subianto dalam Pemilu 2019, tidak bisa dilakukan secara maksimal.

Kasus hukum Rizieq

Rizieq Shibab kabur ke Arab Saudi, sebagai tersangka chatting porno dengan Firza Hussein terhitung 15 Mei 2017. Rizieq sudah keburu kabur ke Arab Saudi, sebelum ditetapkan sebagai tersangka chat porno.

Kendati kasus penghinaan Pancasila sebagaimana dilaporkan salah satu puteri Presiden Soekarno, yaitu Sukmawati, telah dihentikan penyidik Polisi Daerah Jawa Tengah, Jumat, 4 Mei 2018, tapi kasus lain tetap menghadang, selain chat porno.

Kasus yang menghadang Rizieq, yaitu penyerobotan lahan Perusahaan Umum Perhutani di Kabupaten Bogor. Rizeq kemudian dilaporkan atas sangkaan penghinaan dari komunitas masyarakat Suku Sunda, karena memplesetkan kata campurasun menjadi campur racun.

Rizieq dijaring melanggar pasal 154 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 57a juncto Pasal 68 UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Di Polisi Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya), Rizieq paling tidak dilaporkan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Selasa, 27 Desember 2016, atas penistaan makna Natal 2016 dan para Pendeta Gereja Iman Sejati Kaum Imanuel Minahasa, Pendeta Max Evert Ibrahim Tangkudung, Kamis, 26 Januari 2017.

Laporan para Pendeta Gereja Iman Sejati Kamum Imanuel Minahasa, karena dalam aksi di Jakarta, Jumat, 4 November 2016, dan berbagai video rekaman tersebar di youtube, Rizieq dalam orasinya mengancam, “Bunuh pendeta-pendeta, pendeta-pendeta Kristen, siap, takbir!”

Bumi dan langit

Secara faktual elektabilitas bakal calon Presiden dari koalisi keumatan, yakni Prabowo Subianto, dari hasil survei terakhir, masih kalah jauh dengan Presiden Jokowi. Hasilnya bagaikan bumi dan langit.

Elektabilitas Joko Widodo masih tertinggi di antara pesaing lainnya, berdasarkan Survei Nasional Opini Publik 2018 Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia). Bahkan, Jokowi unggul jauh dibandingkan Prabowo Subianto.

“Jadi jika Jokowi rematch hari ini menghadapi Prabowo, maka ia tetap lebih unggul,” kata Founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio, Minggu, 15 April 2018.

Survei menampilkan elektabilitas sejumlah nama calon presiden dan wakil presiden. Joko Widodo saat disandingkan dengan sejumlah nama masih dominan (48,3 persen) diikuti Prabowo Subianto (21,5 persen), Gatot Nurmantyo (2,1 persen) lalu TGB Zainul Madji, Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono sama-sama mendapatkan 1,1 persen suara.

Pada pertanyaan terbuka, Jokowi juga berada pada posisi teratas top of mind masyarakat sebagai calon presiden (35,1 persen), sedangkan Prabowo berada di posisi berikutnya dengan 12,0 persen. Lalu diikuti sejumlah nama lainnya, Gatot Nurmantyo (1,1 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (0,7 persen), TGB Zainul Majdi (0,5 persen) dan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY (0,5 persen).

“Nama-nama lainnya tak sampai 0,5 persen ada Hari Tanoe, Anies Baswedan, dan Edy Rahmayadi,” lanjut Hendri. Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo masih tinggi. Sampai saat ini, 66,5 persen publik mengaku puas pada pemerintahan Joko Widodo terutama pada bidang kesehatan, infrastruktur, pendidikan dan hubungan luar negeri. Hanya 33,5 persen yang menyatakan tidak puas.

Bahkan, sebanyak 48 persen responden merasa perlindungan terhadap kebebasan beragama menjadi lebih baik pada pemerintahan Jokowi. Sebanyak 41,5 persen menganggap sama saja dengan pemerintahan sebelumnya, dan 5,5 persen merasa lebih buruk.

Ada 87,5 persen merasa tidak was-was beribadah, tetapi ada 12,5 persen yang merasa was-was melaksanakan ibadahnya. Terdapat juga 13 persen masyarakat yang merasa ibadahnya dibatasi pada pemerintahan Jokowi. **