Ketua IPJI Minta Polisi Hentikan Arogansi Terhadap Pers

Ketua IPJI Minta Polisi Hentikan Arogansi Terhadap Pers

PEMBERITAAN - Ketua Umum Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Taufiq Rachman tak mentolerir tewasnya wartawan di tahanan gara-gara pemberitaan. (Dok/SHNet)

SHNet, JAKARTA – Ketua Umum Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Taufiq Rachman minta para petinggi Polri, khususnya Kapolri, memberikan tindakan administratif kepada Polres Kota Baru, Kalimantan Selatan, menyusul tewasnya wartawan Muhammad Yusuf di tahanan.

“Kalau perlu dipecat tidak hormat jika ditemukan hal-hal memberatkan dalam mengusut kasus tersebut,” jelas Taufiq dalam bincang-bincang di Sekretariat IPJI, Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (12/6).

Ia tak mentolerir tewasnya wartawan di tahanan gara-gara pemberitaan. “Padahal, tersangka apapun tindakan kriminalnya, tetap harus dilindungi keselamatannya. Bahkan, seorang napi pun tetap dilindungi hak hidupnya. Mereka tetap diberi makan, hak-hak hidupnya terus dilindungi,” tegasnya.

Sangat disesalkan dalam kasus tewasnya wartawan M. Yusuf, hak hidupnya tercabut dengan mudah. Ia meregang nyawa di tahanan. “Jika beliau sakit, seyogianya dibawa ke rumah sakit dong. Jangan dibiarkan begitu saja,” jelas Taufiq, yang sampai saat ini mengaku belum mendengar penjelasan secara resmi soal tewasnya  M. Yusuf.

Taufiq juga memberikan apresiasi terhadap sikap Wakapolri Komjen Pol Syafruddin yang kecewa dan tak setuju atas tindakan Polres Kotabaru, Kalimantan Selatan  menjerat M. Yusuf, wartawan media siber Kemajuan Rakyat dengan pasal 45 A UU 19/2016 tentang Perubahan Atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Apalagi beliau tak setuju wartawan langsung dipidana,” ungkap Taufiq, tentang sikap Wakapolri. Menurutnya, seseorang yang merasa dirugikan maupun dicemarkan nama baiknya, dapat mengajukan hak jawab ( bantahan) terhadap pemberitaan tersebut.

“Media bersangkutan wajib memuatnya secara utuh,” tutur Taufiq yang menekuni dunia jurnalis sejak era 80-an. Barulah, setelah itu dapat melaporkan si wartawan maupun medianya ke pengadilan, bila Dewan Pers menilai penulisan itu tidak sesuai kaidah jurnalistik.

“Jadi, tidak memberlakukan UTE. Melainkan UU Pokok Pers sebagai lexs specialis. Kok UTE sih, kan lahannya pemberitaan, bukan medsos,” tuturnya. Ia juga berharap agar Dewan Pers mensakralkan UU Pokok Pers ketimbang UTE dalam soal pemberitaan.

“Itu harus diutamakan oleh Dewan Pers lepas apakah medianya tercatat atau tidak, atau wartawannya sudah ikut sertifikasi atau tidak,” tuturnya. Sebab, jika berita tidak sesuai dengan versi nara sumber, lalu si wartawan dijebloskan ke tahanan hingga tewas, itu sama halnya mengkebiri kebebasan pers.

“Itu namanya cara-cara preman,” tegas Taufiq, seraya mengingatkan peran pers di negeri ini sudah ada, jauh sebelum negeri ini terbentuk, jauh sebelum institusi Polisi terbentuk.

“Jadi, polisi harus menghargai pers, jangan cara-cara preman. Berkat kontribusi pers negeri ini merdeka, sehingga ada polisi. Jangan lupakan sejarah,” tuturnya berapi-api melihat arogansi polisi terhadap pers.  (Nonnie Rering)