Kemiskinan di Indonesia Menurun, Ini Upaya yang Dilakukan Kemensos

Kemiskinan di Indonesia Menurun, Ini Upaya yang Dilakukan Kemensos

Tugas -tugas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan. (Dok. Ditjen Penanganan Fakir Miskin)

 

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan dan ketidakberdayaan.

Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak bisa ditunda dengan dalih apapun dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial.

Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus pada penuntasan masalah kemiskinan. Kementerian Sosial (Kemensos) bahkan menambah satu Direktorat Jenderal (Ditjen) yang khusus menangani fakir miskin.

Penambahan Unit Kerja Ditjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) ini sebagai penegasan dari sembilan program Nawa Cita Jokowi-JK terutama program ketiga yakni, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dan program kelima yaitu, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menteri Sosial Idrus Marham. (Ist)

Presiden Jokowi telah menandatangai Peraturan Presiden nomor 45 Tahun 2015, tentang Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi tujuh Unit Kerja. Sebelumnya, di Kemensos terdapat enam Unit Kerja, yakni Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Ditjen Rehabilitasi Sosial, dan Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Sehingga berdasarkan Peraturan Presiden di atas Kemensos menjadi tujuh unit kerja, yaitu : Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Ditjen Rehabilitasi Sosial, dan Ditjen Pemberdayaan Sosial serta Ditjen Penanganan Fakir Miskin.

Penambahan Unit Kerja ini mengindikasikan pemerintah Jokowi benar-benar memberikan perhatian khusus pada fakir miskin yang jumlahnya belum beranjak dari angka 30-an juta. Apalagi penanganan fakir miskin sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Reformasi birokrasi memungkinkan adanya perombakan di instansi-instansi pemerintah berdasarkan kebutuhan prioritasnya. Ada instansi yang dikurangi karena dinilai tidak efisien, ada pula yang perlu ditambah karena memerlukan penanganan yang lebih fokus.

Beberapa tahun belakangan ini, jumlah fakir miskin di Indonesia mulai menurun. Badan Pusat Statistik (BPS) melansir data terbaru jumlah penduduk miskin di Indonesia. Per September 2014, jumlah penduduk miskin Indonesia tercatat sebesar 27,73 juta orang atau mencapai 10,96 persen dari keseluruhan penduduk.

Jika melihat data yang dilansir BPS sebelumnya, kecenderungan jumlah penduduk miskin Indonesia memang kian berkurang. Atas penurunan ini, kita harus memberikan apresiasi terhadap pemerintahan sebelumnya. Data penduduk miskin di Indonesia per Maret 2011, misalnya, tercatat berjumlah 30,02 juta atau 12,49 persen dari total penduduk.

Dilihat dari persebarannya, orang miskin di perkotaan mencapai 10,36 juta jiwa atau 8,16 persen. Sedangkan orang miskin di pedesaan mencapai 17,37 juta jiwa atau sebesar 13,76 persen.

Data baru dari BPS menunjukkan, tingkat kemiskinan di Indonesia (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) pada September 2017 sebanyak 26,58 juta orang, atau turun 1,19 juta orang dibandingkan Maret 2017 sebesar 27,77 juta orang.

BPS juga merilis data total penduduk miskin Indonesia di desa tahun 2017 mencapai 16,31 juta orang. Angka ini turun dibanding tahun sebelumnya 17,10 juta orang.

Dengan menurunnya angka kemiskinan, maka praktis konsep Trisakti yang berbunyi berdikari secara ekonomi bisa diwujudkan oleh Pemerintah Jokowi-JK. Reformasi birokrasi menjadi pendulum dalam kunci suksesnya kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Keberhasilan menurunkan angka kemiskinan ini tak lepas dari program yang diterapkan pemerintah. Fokus bantuan yang diberikan ditekankan pada pemberdayaan masyarakat. Apa yang dilakukan oleh Ditjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial?

Sejak lahirnya UU No 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin membawa perubahan dalam melihat permasalahan kemiskinan dan perspektif wilayah dimana kelompok masyarakat fakir miskin tersebut bermukim dan melakukan aktivitas sosial ekonominya.

Dalam mengimpelentasikan program penanganan fakir miskin ini, Ditjen Penanganan Fakir Miskin mempunyai tiga satuan teknis penanganan fakir miskin yang berbasis karakter wilayah yakni Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara.

Untuk memudahkan koordinasi dan perencanaan penanganan fakir miskin, Kementerian Sosial telah mengeluarkan kebijakan satu data yang disebut Basis Data Terpadu yang berjumlah 96.892.0222 jiwa yang dituangkan dalam Kepmensos No 163/HUK/2017.

Data ini diharapkan menjadi rujukan kementerian/lembaga, pemerintah daerah termasuk swasta yang terlibat dalam penanganan fakir miskin. Upaya yang dilakukan bertujuan meningkatkan kemampuan fakir miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya melalui tiga program Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) yakni, pengalokasian bantuan stimulan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU) , Sarana Lingkungan (Sarling) dan e-Warong KUBE PKH.

KUBE merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

RS-RUTILAHU merupakan proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi sosial rumah tidak layak huni baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.

SARLING merupakan proses perbaikan berbagai sarana lingkungan seperti jalan, masjid atau WC sehingga, mampu menambah kualitas hidup masyarakat di sekitarnya.

Selain itu ada pula bantuan pengembangan sarana usaha melalui elektronik warung gotong royong kelompok usaha bersama Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut e-Warong KUBE PKH.

Ini merupakan sarana usaha yang didirikan oleh KUBE di bidang jasa sebagai sarana pencairan bantuan sosial non tunai berupa bahan pangan pokok dan/atau uang tunai secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota KUBE.

Kebijakan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung keuangan inklusif dan mengurangi transaksi tunai sesuai arahan Presiden. E-Warong ini dibentuk ditengah-tengah lingkungan masyarakat, mudah dijangkau, pengelola dan pemiliknya adalah anggota KUBE.

Pada 27 April 2018, di Kuningan, Jawa Barat, Kementerian Sosial Kemensos juga memberikan sertifikat kepada empat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhasil graduasi dan menyatakan diri keluar sebagai penerima Bansos Rastra. Mereka adalah Wartina (pengusaha Cilok Stun), Dian Primayanti (pengusaha warung kelontong), Siti Setianingsih (pengusaha warung kelontong), dan Utin Sutini (pengusaha Tahu Lamping).

Hal ini dimaksudkan untuk memotivasi para KPM yang menerima bantuan sosial untuk berupaya menjadi mandiri dan keluar dari kemiskinan. (Adv)