Integrasi Timtim Ke Dalam RI Akan Melalui Masa Transisi

Integrasi Timtim Ke Dalam RI Akan Melalui Masa Transisi

Jakarta, 30 Juni 1976 – Presiden Soeharto dalam Sidang Kabinet Paripurna Selasa siang menanggapi positif dan menerima pernyataan integrasi rakyat Timor Timur dan pelaksanaan integrasi itu akan dilakukan melalui prosedur yang tidak bertentangan dengan proses konstitusional.

Menteri Penerangan Mashuri selaku juru bicara Sidang Kabinet tersebut mengatakan pula pemerintah RI akan mengajukan RUU Khusus tentang penerimaan/penggabungan Timor Timur ke wilayah RI untuk dapat disahkan DPR.

Sebagai konsekwensi integrasi tersebut demikian Menpen, Kepala Negara menginstruksikan supaya semua instansi di lingkungan RI membantu rakyat Timor Timur dalam melaksanakan pembangunan di daerah itu.

Bertemu DPR
Menjawab pertanyaan Mashuri mengatakan dalam rangka menyusunan RUU itu hari Rabu ini Kepala Negara akan bertemu dengan pimpinan DPR. Dalam rangka ini Mashuri menyatakan bahwa pengintegrasian itu akan resmi pada saat RUU itu diundangkan di DPR.

Penyusunan RUU itu, kata Menpen harus tidak bertentangan dengan UUD RI yang menyatakan Indonesia sebagai Negara Kesatuan. Sedang suatu persekutuan antara satu negara merdeka dengan negara merdeka lainnya dalam bentuk suatu Uni adalah bertentangan dengan UUD kita.

Menjawab pertanyaan, kalau tidak ada hal yang khusus Timor Timur akan menjadi suatu provinsi biasa, yang penting pengintegrasian itu termasuk dalam perundang-undangan kita.
Seorang Gubernur, kata Menpen menjawab pertanyaan tidaklah harus seorang putra daerah, itu tidak ada ketentuannya tapi seyogyanya seorang yang mengetahui seluk-beluk, psikologi suatu daerah adalah putra daerah itu sendiri.

Transisi
Proses yang akan dialami Timor Timur, kata Menpen akan sama dengan Irian Barat dulu yaitu akan mengalami suatu masa transisi, dalam mana akan diketahui masalah apa yang perlu segera ditanggulangi pada jangka pendek dan apa untuk jangka panjang.

Mana yang urgent akan ditanggapi lebih dahulu, masa transisi itu akan tergantung daripada masalahnya ditinjau dari segi pendidikan saja sangat jauh terbelakang, kata Menpen.
Sidang Kabinet Paripurna di samping mendengar laporan Menteri Dalam Negeri Amir Machmud selaku Ketua Delegasi RI ke Timor Timur juga mendengat perspektif perkembangan ekonomi Indonesia s/d tahun 1985 disampaikan oleh Menteri Negara Riset Sumitro.

Sidang dihadiri oleh semua Ketua Lembaga Negara Tertinggi, para Menteri Jaksa Agung, Kepala Staf Angkatan dan pejabat teras pemerintahan.

Perkembangan
Sebelumnya menteri menguraikan sejarah perkembangan masalah Timor Timur sejak Deklarasi Integrasi di Balibo 30 November 1975 dan petisi untuk bergabung dengan Indonesia dicetuskan di Dili tanggal 31 Mei 1976. petisi tersebut disampaikan oleh perwakilan PSTT dan DPR Timor Timur kepada pemerintahan RI di Jakarta tanggal 7 Juni yang lalu.

Mashuri juga mengulangi kembali sikap pemerintah RI keluar dan ke dalam mengenai masalah ini serta pengiriman delegasi RI ke Timor Timur yang mendapat sambutan hangat dengan kegembiraan yang meluap-luap. Daerah yang dikunjungi terdiri dari 5 kabupaten yaitu Kabupaten Dili,Viqueque, Ermere, Balibo dan Oekusi di samping ibukota Dili sendiri.

Kepada Menpen ditanya apakah bantuan membangun yang diinstruksikan Kepala Negara dalam Sidang untuk Timor Timur dilaksanakan sebelum resmi bergabung atau sesudahnya Mashuri menjawab dengan menyebut contoh seperti Departemen P&K mengadakan identifikasi permasalahan di bidang pendidikan , demikian juga bagi departemen lainnya. Bantuan secara materiil, kata Mashuri menjawab pertanyaan lain, “dengan sendirinya tentunya sesudah bergabung”.

Sukarelawan
Menjawab sekitar sukarelawan yang ada di Timor Timur, apakah akan ditarik, Mashuri menjawab bahwa mereka datang ke sana adalah atas permintaan rakyat Timor Timur. “Kalau rakyatnya menghendaki tetap dan sukarelawan suka, suka sama suka, siapa yang melarang tinggal di sana”.

Reaksi itu akan berkisar pada prinsip RI yaitu tidak mempunyai maksud meluaskan wilayah bahwa dalam GBHN tidak ada ketentuan yang mengatakan bahwa Timor Timur harus masuk Indonesia tetapi sesuai dengan ketentuan GBHN stabilitas dan keamanan nasional merupakan landasan mutlak berhasilnya pembangunan nasional, maka mengalirnya pengunsi Timor Timur ke wilayah Indonesia berikut serangan Fretelin merupakan kondisi yang mengganggu.

Faktor lain adalah prinsip perjuangan menentang penjajahan, tidak berambisi teritorial karena bertentangan dengan prinsip perjuangan itu sendiri dan tidak mencampuri urusan dalam negeri pemerintah lain karenanya sejak semula mendukung usaha dekolonisasi Portugal untuk memerdekakan wilayah jajahannya. (SH)