DPRD Provinsi Maluku Putuskan Raperda RZWP-3K Tahun 2018

DPRD Provinsi Maluku Putuskan Raperda RZWP-3K Tahun 2018

Kantor DPRD Provinsi Maluku di Karang Panjang, Ambon. (Ist)

SHNet, AMBON – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menyangkut Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3K) Provinsi Maluku 2018.

Persetujuan itu diputuskan bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Maluku, Karang Panjang Ambon, sejak 31 Mei lalu.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua mengatakan, dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang banyak memberikan kewenangan baru pada pemerintah daerah provinsi, salah satunya perihal pengelolaan sumber daya alam di laut.

“Mulai wilayah pesisir 0 sampai 12 mil masuk kewenangan pemerintah provinsi, di luar minyak dan gas bumi. Sementara daerah kabupaten/kota tidak punya kewenangan dalam sub urusan kelautan,” ujar Sahuburua.

Guna potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau (PP) kecil bisa dikelola secara optimal dan tepat, Sahuburua memandang perlu disusun Ranperda RZWP-3K itu.

“Tujuan ini sudah diamanatkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2014 soal Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PP Kecil,” kata Sahuburua.

Sahuburua juga mengatakan, RZWP-3K, gunanya untuk menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan pembinaan disertai penetapan struktur dan pola kegiatan pada kawasan perencanaan, dimana kegiatan yang boleh dilakukan dan tak boleh dilakukan.

“Momentun ini ditandai dengan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan dengan konsep gugus pulau melalui pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tentunya dengan mengedepankan daripada upaya dan eksistensi masyarakat yang ada guna menunjang masyarakat Maluku yang rukun, yang aman, yang damai dan sejahtera, yang religiuus, berkualitas dan demokratis dijiwai semangat siwalima berbasis kepulauan secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Ia menambahkan lagi, RZWP-3K akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) dan berlaku selama 20 tahun dan dapat ditinjau kembali dalam waktu 10 tahun.

“Saya harapkan dengan semangat good governance dan tata kelola pemerintahan yang baik, kita akan dorong pemerintah daerah untuk terus mengembangkan kawasan-kawasan strategis, sehingga pemanfaatan potensi keluatan dapat dikelola dengan optimal untuk kesejahteraan rakyat,” ucapnya.

Diakhir sambutannya, atas nama pemerintah daerah, Sahuburua menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada pimpinan dan setiap anggota dewan, khususnya dalam upaya penyempurnaan raperda.

“Saya berikan apresiasi setinggi-tingginya, karena pimpinan dan setiap anggota dewan telah menyumbangkan pikiran, tenaga, menelaah serta membahas dan menyempurnakan raperda ini, sehingga dapat kita sepakati bersama, untuk selanjutnya dapat dievaluasi dan ditetapkan menjadi perda ,” tutup Sahuburua.   (Advetorial/NR)