DPR Sahkan Undang-Undang Pokok Transmigrasi

DPR Sahkan Undang-Undang Pokok Transmigrasi

Mengalami Banyak Perubahan RUU Aslinya

Jakarta, 23 Juni 1972 – Sidang pleno DPR Jum’at siang telah mensahkan RUU tentang pokok Transmigrasi menjadi UU setelah mengalami banyak perubahan dari RUU aslinya.

Perubahan itu tidak saja dalam bagian konsideransi tetapi juga dalam batang tubuh UU tersebut. Salah satu pasal dalam “Mengingat” telah ditambahkan sebuah pasal menyangkut bidang keamanan dan pertahanan sesuai dengan Tap MPRS XXIV tahun 1966.

perubahan dalam batang tubuh yang prinsipil ialah penambahan suantu sub dalam pasal 14 yang sebelumnya hanya mempunyai dua sub dan tambahan itu berbunyi “dibidang mental sprituil dijuruskan kearah pembinaan manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Lengkapnya
Pasal 14 ini selengkapnya berbunyi : Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Daerah Transmigrasi diselaraskan dengan Pola Pembangunan masyarakat Desa.

(a). dibidang ekonomi dijuruskan kearah tercapainya tingkatan swasembada berdasarkan azas perkoperasian

(b). dibidang sosial budaya dijuruskan kearah tercapainya asimilasi dan integrasi yang menyeluruh dan tambahan.

(c). Seperti diatas.

Bagian lain yang mendapat perubahan yang prinsipil adalah pasal 16 tentang ketentuan pidana menyangkut batas hukuman kurungan dan denda bagi pemegang ijin/pelaksana transmigrasi.

Demikian pula dalam penjelasannya telah ditekankan lebih jelas bahwa tuuan utama transmigrasi bukanlah untuk mencapai penyebaran penduduk yang lebih seimbang dan merata melainkan untuk melaksanakan pembangunan proyek yang dipandang perlu untuk peningkatan produksi nasional, yaitu berupa usaha untuk menunjang pembangunan daerah dan proyek pembangunan yang memerlukan tenaga kerja.

Pembiayaan
RUU aslinya mengatakan bahwa pembiayaan transmigrasi diperoleh dari Anggaran Belanja Negara, tapi didalam UU yang disahkan ini dirubah menjadi “pada dasarnya” dari ABN. Dalam penjelasannya dikatakan transmigrasi bukanlah semata-mata menjadi tugas dan beban pemerintah dan secara berangsur-angsur mengurangi budget pemerintah. Masyarakat juga perlu memikulnya, tetapi tidak diingkari adanya kemungkinan untuk memperoleh biaya transmigrasi dari ABN.

Mengenai tambahan pada pasal 14, menurut sumber “SH” benar-benar telah menjadi “Crusial point” dalam persidangan Komisi IV bidang transmigrasi sejak hari Sabtu yang lalu.

Dalam penjelasan untuk sub tambahan ini disebutkan “c) Pembinaan manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tersebut dalam ayat ini dilaksanakan atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dengan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memgang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur”.

Menurut sumber “SH” salah satu fraksi dalam DPR telah menginginkan agar ayat itu diganti dengan “c) pembinaan mental sprituil dijuruskan kepada pembinaan manusia yang berbudi luhur”.

Stemmotivering
Pada umumnya semua fraksi telah mengetengahkan baiknya kerjasama dalam pembebasan RUU ini sehingga pengesahan RUU tersebut dapat dilaksanakan.

Khusus Fraksi Persatuan Pembangunan menyatakan terima kasihnya atas kerjasama fraksi dengan persetujuan untuk memindahkan bagian yang oleh fraksi lain diminta untuk dicantumkan dalam batang tubuh UU menjadi dalam penjelasan.
Menteri Transkop Prof. Subroto setelah pensahan itu telah menyatakan terima kasihnya atas kerjasama yang dicapai.
Sidang pleno Jum’at siang ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Moh. Ismaeni. (SH)