DKPP Kabulkan Pengaduan Pemerintah Rote Ndao Terkait Sengketa Pilkada

DKPP Kabulkan Pengaduan Pemerintah Rote Ndao Terkait Sengketa Pilkada

 

SHNet, KUPANG-Pengaduan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melalui Sekda, Jonas M. Selly terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rote Ndao yang meloloskan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Rote Ndao, Mesakh Nitnael Nunuhitu dikabulkan sebagian oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dalam salinan putusan yang diterima media ini, Jumat (8/6/2018) poin 1 berbunyi, mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian.

Poin 2 berbunyi, menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu I Berkat NMF Ngulu, teradu II Lukas D. Saudale, teradu IV Olens AJ Ndoen dan teradu V Hofra A. Anakay selaku Ketua merangkap anggota KPU Rote Ndao terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Poin ke 3 berbunyi, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap dari jabatan Ketua KPU Rote Ndao kepada teradu I Berkat NMF Ngulu terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Poin ke-4 berbunyi, menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu VI Iswardy Lay, teradu VII Tarsis Toumeluk dan teradu VIII, Hasan Salolang selaku Ketua merangkap anggota dan anggota Panwas Kabupaten Rote Ndao sejak putusan ini dibacakan.

Poin ke-5 berbunyi, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap dari jabatan Ketua Panwas Kabupaten Rote Ndao dari teradu VI Iswardy Lay terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Poin ke-6 berbunyi, memerintahkan KPU Provinsi NTT untuk melaksanakan putusan ini sepanjang teradu I, II, IV dan V paling lama tujuh hari sejak putusan ini dibacakan.

Sidang putusan sengketa Pilkada Rote Ndao dilakukan DKPP di Jakarta, Jumat (8/6/2018) dan disaksikan Sekda Rote Ndao, Jonas M. Selly, Ketua KPU Rote Ndao, Berkat NMF Ngulu dan Ketua Panwas Rote Ndao, Iswardy Lay melalui siaran langsung di Kantor Banwas NTT.

Komisioner Banwas NTT, Jemris Fointuna mengatakan masih menunggu salinan putusan dari DKPP.

Karena belum dipastikan apakah putusan itu menyebutkan memberhentikan Ketua KPUD dan Panwas Rote Ndao. “Kita tunggu salinan putusannya,” kata Jemris.(DA)