Dinilai Melanggar Kode Etik, Lima Komisioner KPU Rote Diberhentikan Sementara

Dinilai Melanggar Kode Etik, Lima Komisioner KPU Rote Diberhentikan Sementara

SHNet, KUPANG-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan sementara lima anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) karena terbukti melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu.

Pemberhentian sementara itu setelah DKPP menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik, dan mengabulkan permohonan Jonas Matheos Sely sebagai pemohon.

“Kami masih menunggu kepastian karena ada beberapa versi dalam putusan itu sehingga kami harus pelajari dan menindaklanjuti putusan DKPP,” kata Juru Bicara KPU NTT, Yosafat Koli kepada SHNet, Minggu (10/6/2018).

Ia menegaskan, apapun isi putusan tersebut, KPU NTT siap menindaklanjuti setelah dipelajarinya. Mengingat karena waktu kerja KPU hanya tujuh hari untuk menindaklanjuti putusan DKPP, maka isi putusan tersebut segera dipelajari.

Dalam putusan itu disebutkan bahwa Pengadu adalah Jonas Matheos Selly, yang adalah seorang PNS pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang beralamat di Kompleks Perkantoran Bumi Ti`i Langga Permai.

Jonas mengadukan Ketua KPU Rote Ndao, Berkat NMF Ngulu dan anggota Lukas D Saudale, Fadjar Th. M Henukh, Olens AJ Ndoen, dan Hofra A Anakay.

Adapun pokok dari pengaduan itu, yakni pada tanggal 12 Februari 2018 Ketua KPU Kabupaten Rote Ndao telah menerbitkan Keputusan Nomor 60/KPts/KPU-Kab.018434053/2018.

Salah satu isinya adalah menetapkan Mesakh Nitanel Nunuhitu sebagai calon Bupati Rote Ndao padahal, yang bersangkutan masih berstatus PNS aktif.

“Prinsipnya KPU NTT siap menindaklanjuti putusan itu setelah kami mempelajari isi putusan tersebut,” ujarnya.

Yosafat mengakui dalam putusan DKPP, disebutkan memberi sanksi tegas berupa pemberhentian sementara lima anggota KPU Rote Ndao, mencopot jabatan Ketua KPU Rote Ndao dan segera ditindaklanjuti oleh KPU NTT.(DA)