Dana Desa Menyerap Tenaga Kerja?

Dana Desa Menyerap Tenaga Kerja?

Ist

SHNet, JAKARTA – Pencaiaran dana desa dengan skema cash for work oleh pemerintah dimaksudkan untuk mengurangi angka penggangguran di desa. Masyarakat desa tidak harus ke kota untuk mencari pekerjaan. Sebaliknya masyarakat desa diberi lahan garapan dengan memanfaatkan dana desa.

Semenjak menjabat Oktober 2014 lalu, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) setidaknya telah melaksanakan janji transfer dana desa yang jumlahnya hampir mencapai Rp 1 miliar/tahun pada 2018 ini. Perintah UU No 6 Tahun 2014 dijalankan.

Jika dana desa dimanfaatkan dengan maksimal, sekali mendayung hasil dari dana ini bisa bermacam-macam. Selain menciptakan lapangan kerja, saat bersamaan juga proyek kebutuhan dasar masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur bisa berjalan.

Tahun 2015, dengan dana Rp 20,7 triliun, sebanyak 1,7 tenaga kerja di desa ikut berpartisipasi dalam mengerjakan proyek. Tahun 2016 dengan dana Rp 46,9 triliun setidaknya 3,9 juta warga desa mendapat lahan pekerjaan. Tahun 2018, total warga yang mendapat tempat kerja akibat pencairan dana Rp 60 triliun sekitar 5 juta orang.

Tentu ini tidak jelek-jelek amat dan juga tidak bagus-bagus amat dalam upaya pemerintah menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Kini banyak warga di desa yang menggantungkan nasib mencari uang pada pengucuran dana desa. Banyak desa juga mengandalkan dana desa untuk memperbaiki infrastruktur desa.

Namun, saat ini masih ada sejumlah kendala dalam penyaluran dana desa dari pemerintah pusat ke kabupaten/kota. Umumnya problem itu berada di daerah. Misalnya, masih ada kabupaten/kota yang belum menetapkan Perbup tentang Penetapan Alokasi Dana Desa, belum ada menetapkan Perbup Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan bahkan masih ada perbedaan pemahaman tentang APB Desa, RKP Desa dan RPJM Desa.

Masalah lain adalah belum ada dokumen RPJM Desa, tidak memiliki kelengkapan dokumen RKKP Desa dan tidak ada harga satuan atau SBU Desa dan Kabupaten/Kota. (IJ)