Bagaimana Kewenangan Tiga Kementerian Atur Dana Desa?

Bagaimana Kewenangan Tiga Kementerian Atur Dana Desa?

Ist

SHNet, JAKARTA – Alokasi dana desa dalam APBN terus mengalami peningkatan sejak tahun 2015 lalu. Tahun 2015 alokasi dana desa dalam APBN sebesar Rp 20,7 triliun. Tahun 2016 meningkat menjadi 46,9 triliun dan tahun 2017 dan 2018 menjadi Rp 60 triliun.

Pada tahun 2019 alokasi dana desa dalam APBN akan meningkat lagi menjadi sekitar Rp 85 triliun.  Tahun 2015 satu desa mendapat alokasi dana desa sekitar Rp 280 juta setahun. Total jumlah desa di Indonesia sebanyak 74.754 desa. Tahun berikutnya masing-masing mendapat 643,6 juta dan tahun 2017 mendapat Rp 800,4 juta.

Program dana desa diatur oleh tiga kementerian dengan lingkup dan wewenang yang berbeda. Ketiganya adalah Kemnterian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pemberdayaan Daerah Tertinggal  dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).

Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014, Kementerian Keuangan berwenang menetapkan besaran anggaran dana desa dalam APBN sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Kementerian inilah yang menetapkan rincian dana desa setiap kabupaten/kota melalui sebuah Perpres dan kemudian menyalurkannya.

Kementerian Dalam Negeri berwenang dalam memfasilitasi regulasi dan pelaksanaan penyaluran dana desa di Kabupaten/Kota. Kementerian ini berperan melakukan penguatan terhadap kapasitas aparat desa, termasuk memfasilitasi pengelolaan keuangan desa agar tepat sasaran dan sesuai tujuan undang-undang.

Sementara Kemendesa PDTT bertugas menetapkan pedoman umum dan prioritas penggunaan dana desa. Kementerian inilah yang memiliki wewenang untuk melakukan pendampingan implementasi dana desa di desa. Karenanya, tugas kementerian tersebut untuk meningkatkan kapasitas pendampingan agar kualitas sumber daya manusia di aparatur desa bisa berkembang secara maksimal.

Hingga saat ini realisasi dan pemanfaatan terbesar dana desa masih untuk pemenuhan kebutuhan dasar desa, misalnya jalan, jembatan, irigasi, embung. Hal ini menggambarkan infrastruktur desa masih sangat minim. Selebihnya untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal. Di sejumlah desa yang sudah berkembang, dana desa sudah dimanfaatkan untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat adat dan penyelenggaraan pemerintah desa. (IJ)