Apa Hambatan Penyaluran Dana Desa?

Apa Hambatan Penyaluran Dana Desa?

Ist

SHNet, JAKARTA – Penyaluran dana desa dari RKUD ke Rekning Kas Desa kerap terhambat. Keterlambatan itu terjadi karena keterlambatan penyusunan APBDes dan keterlambatan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana sebelumnya.

Jika regulasi penyaluran dana desa beres, baik di tingkat pusat maupun daerah, seyogianya masalah keterlambatan penyaluran dana sudah selesai. Namun, di desa sendiri ada soal serius soal efektifitas penggunaan dana.  Banyak dana desa yang diperuntukan tidak sesuai prioritas.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Februari 2018 lalu menemukan penggunaan dana desa tahun 2017 digunakan untuk kegiatan lain, tetapi dilaporkan sebagai kegiatan bidang pembangunan desa. Bahkan pekerjaan konstruksi infrastruktur atau proyek lain di desa dilakukan seluruhnya oleh pihak ketiga. Hal ini tentu tidak menguntungkan bagi warga desa setempat.

Pencairan dana desa dari RKD juga tidak sesuai prosedur, pengeluaran tidak didukung dengan bukti yang cukup memadai. Hal ini bisa menimbukan persoalan hukum.

Labsite Desa

Sementara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaksanakan labsite pemerintah desa yang dimaksudkan untuk mendapat model pengembangan desa dan kelurahan dalam bidang pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan. Labsite desa akan menjadi percontohan (best practice) yang mendorong daya saing desa dan kelurahan melalui peningkatan inovasi sehingga menjadi desa dan kelurahan yang maju, mandiri dan sejahtera.

Adapun indikasi program utama dalam labsite desa adalah penyelesaian dokumen e-KTP bagi seluruh warga desa, pengembangan e-government melalui aplikasi berbasis teknologi informasi, penyusunan peraturan desa tentang kewenangan desa dan tentu saja pembenahan kualitas data profil desa agar menjadi lebih menarik.

Sementara indicator program tematiknya adalah pengembangan desa wisata, penanganan tenaga kerja , pengembangan usaha pertanian, peternakan dan pekerbunan desa. Selain itu juga penyusunan peta batas desa sesuai dengan kaidah kartografi, pengadaan jaringan internet desa, peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur desa, pembangan budidaya perikanan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pemahaman pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa serta peningkatan pendapatan desa melalui BUMDes. (IJ)