Akhir Juni Pemerintah Dan DPR Membahas Penggabungan Timtim

Akhir Juni Pemerintah Dan DPR Membahas Penggabungan Timtim

Jakarta, 11 Juni 1976 – Akhir Juni 1976 ini diharapkan pemerintah sudah dapat mengadakan konsultasi dengan DPR-RI guna membahas masalah penggabungan Timor Timur ke dalam wilayah RI, demikian sumber “SH” memberikan penegasan atas pertanyaan bagaimana proses pembicaraan penggabungan Tim-Tim tersebut.

Menurut sumber “SH” tersebut dengan selesainya konsultasi antara pemerintah dengan DPR-RI maka diharapkan juga pada awal bulan Juli 1976 sebuah RUU tentang wilayah RI sudah dapat diajukan. Apakah pemerintah yang akan mengajukan RUU tersebut atau DPR-RI yang akan mengambil inisiatif bukan persoalan lagi.

Mandataris
Ditegaskan oleh sumber tersebut, ketika Pemerintah Sementara Tim-Tim dan Majelis Rakyat-nya datang ke Jakarta delegasi ini tidak diterima oleh Presiden yang semata-mata hanya sebagai Kepala Negara tetapi juga sebagai Mandataris MPR sehingga hal ini menandakan bahwa Presiden Soeharto ketika menerima delegasi adalah sebagai Mandataris MPR.

Dari sumber lain “SH” peroleh keterangan bahwa kemungkinan besar RUU tersebut cukup dibahas dalam Komisi II (yang membidangi pemerintah dalam negeri) sehingga tidak perlu dibentuk suatu Panitia Khusus DPR guna membahas RUU tersebut.

Diperkirakan sehubungan dengan isi RUU ini yang nantinya hanya mengatur masuknya Tim-Tim ke wilayah RI tanpa menentukan status daerah ini maka bisa diharapkan RUU ini sudah dapat disahkan menjadi UU pada pertengahan atau setidaknya akhir bulan Juli 1976.

dengan demikian maka dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1976 Presiden sudah dapat mempertanggung jawabkan penggabungannya Tim-Tim ke dalam wilayah RI di depan sidang paripurna DPR-RI.

Dikokohkan MPR
Walaupun dalam UUD 1945 tidak secara tegas dicantumkan mana yang dimaksud dengan wilayah RI namun mengingat penggabungan ini merupakan perluasan/penambahan wilayah maka perlu UU tersebut dikokohkan oleh MPR.

Hal ini kemungkinan besar dapat dilakukan dalam sidang MPR tahun 1978 dimana UU ini dikokohkan dengan suatu Ketetapan MPR. Dengan demikian maka Tap MPR tersebut akan mempunyai kedudukan yang cukup kuat.

Cukup dengan UU
Jadi, demikian sumber “SH” adalah cukup wajar kalau pengaturan penggabungan ini diatur dengan UU saja. Mengenai isi UU tersebut cukup menentukan resmi masuk ke wilayah RI. Tentang status daerah ini apakah langsung menjadi provinsi ke-27 atau Daerah Istimewa bisa diatur kemudian.

Seperti pernah diberitakan “SH”, Bupati Ermera Thomas Ganzalves pernah menandaskan suatu harapan agar DPR-RI dapat segera mengajukan pada pemerintah RI untuk menyusun RUU penggabungan Tim-Tim yang kemudian dapat disahkan oleh DPR-RI. (SH)