Rancangan Perpres Audit Teknologi dalam Tahap Finalisasi

Rancangan Perpres Audit Teknologi dalam Tahap Finalisasi

Acara bincang-bincang (Talk Show) bertajuk “Urgensi Audit Teknologi untuk Kemandirian Bangsa,” di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (9/5).

SHNet, Jakarta – Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristek Dikti Jumain Appe menyampaikan bahwa Rancangan Perpres Audit Teknologi kini dalam proses finalisasi setelah dibahas dalam Panitia Antarkementerian (PAK). Jumain menyatakan hal ini pada acara bincang-bincang (talkshow) bertajuk “Urgensi Audit Teknologi untuk Kemandirian Bangsa,” di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (9/5).

“Selanjutnya, Perpres akan mengalami pemantapan konsepsi, harmonisasi dan sikronisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM,” kata Jumain.

Menurutnya, rancangan tersebut perlu disosialisasikan kepada publik dan entitas pengguna teknologi sebagai upaya meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya audit teknologi dalam mendukung inovasi teknologi nasional, daya saing dan kemandirian bangsa.

“Juga yang tak kalah pentingnya adalah perlunya peningkatan kemampuan dan kapasitas auditor teknologi yang profesional dengan memahami konsep teknologi terkini sesuai dengan standar etik,” kata Jumain.

Revolusi Industri 4.0
Ia menjelaskan bahwa norma dan substansi Peraturan Presiden (Perpres) Audit Teknologi, harus mampu merespons dan mengadaptasi fenomena revolusi industri 4.0, yang membutuhkan kemampuan akuisisi, pengendalian dan pengawasan terhadap risiko, dalam mengadopsi teknologi baru.

Jumain menjelaskan, dalam proses manufaktur, fleksibilitas rantai nilai dan rantai suplai berlangsung secara paralel atau blockchain dan real time, tidak lagi secara berantai/serial dan gradual.

“Penggunaan teknologi dalam tiga domain berbeda, yakni: pengumpulan data, transmisi, dan analisis didukung oleh peralatan akuisisi data, seperti sensor dan aktuator untuk mengumpulkan data yang dihasilkan dalam proses manufaktur dan bisnis yang mencerminkan efisiensi mesin, kualitas produk, lingkungan sekitarnya, biaya energi, biaya tenaga kerja, lokasi persediaan, dll,” kata Jumain.

Ia menyampaikan, saat ini pemerintah sedang merancang kebijakan tentang Audit Teknologi yang sifatnya terintegrasi dan terbangun dalam suatu Sistem Audit Teknologi secara nasional. Sistem tersebut sebagai instrumen dalam menata fungsi kemandirian teknologi, inovasi, penguatan struktur industri, dan keamanan nasional serta perlindungan kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Memberikan Perlindungan
Menurutnya, urgensi audit teknologi pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, aset negara dan peningkatan daya saing serta kemandirian bangsa. Audit teknologi akan berdampak signifikan jika dapat dilaksanakan secara lintas sektor baik di pusat maupun daerah.

“Sebagai tools, audit teknologi dapat juga digunakan dalam pengawalan proyek-proyek penting yang sifatnya strategis dan vital bagi negara maupun yang menjadi hajat hidup rakyat, seperti proyek infrastruktur dan pengadaan alutsista,” katanya.

Menurutnya, audit teknologi akan memberikan rekomendasi penting bagi pemerintah untuk menghindari dan meminimalkan risiko penerapan teknologi, disamping itu juga dapat memberikan rekomendasi bagi upaya perbaikan secara komprehensif dan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan strategi pengembangan, penerapan dan pemenuhan kebutuhan teknologi di masa depan.

Ia menjelaskan, tujuan audit teknologi adalah untuk melindungi keamanan nasional; mendorong Inovasi Teknologi nasional; meningkatkan efektifitas alih teknologi untuk membangun kemampuan teknologi nasional; mengendalikan dan mengoptimalkan penerapan Teknologi; melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan meningkatkan daya saing bangsa.

Menurutnya, ruang lingkup audit teknologi mencakup unsur pendukung teknologi yang terdiri dari empat komponen, yaitu : (1) Technoware, yang melekat pada peralatan fisik; (2) Humanware, merujuk pada teknologi yang melekat pada orang seperti pengetahuan, keahlian, kebijakan, kreativitas, dan pengalaman; (3) Infoware, teknologi yang melekat pada software atau dokumen yang terdiri dari proses, teknik, metoda, teori, dan spesifikasi; (4) Organware, teknologi yang melekat pada institusi yang terdiri dari praktek managemen, hubungan, dan susunan organisasi. (whm/pr)