Realisasi Pencairan Dana Desa Masih Rendah

Realisasi Pencairan Dana Desa Masih Rendah

Ist

SHNet, JAKARTA – Realisasi pencairan dana desa baru sebesar Rp 14,27 triliun pada 30 April 2018 dari total dana dianggarkan dalam APBN sebesar Rp 85 triliun. Realisasi tersebut lebih kecil dari periode yang sama tahun 2017 lalu, yakni Rp 16,65 triliun dari total Rp 60 triliun dana yang disiapkan pemerintah.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Budiarso Teguh Widodo, pekan lalu mengatakan ada masalah teknis yang mengakibatkan lambatnya penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Ada banyak daerah yang belum memenuhi persyaratan yang diperlukan Kementerian Keuangan. Misalnya, penetapan peraturan bupati dan wali kota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa.

Saat ini sudah dua kali pencairan dana desa yakni sebesar Rp 12 triliun untuk 74.958 desa dan sudah berjalan 100 persen. Sementara pada tahap kedua, dari Rp 24 triliun yang direncanakan, hanya Rp 4,68 triliun yang terealisasi atau sebesar 19,5 persen untuk 144.773 desa. Kementerian Keuangan telah memanggil bupati dan walikota terkait hal tersebut.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, saat Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penyelauran Dana Desa beberapa waktu lalu meminta kepala daerah untuk mencairkan dana desa selambat-lambatnya seminggu setelah dicairkan oleh APBN. “Tolong percepat penyaluran dana desa, paling tidak tujuh hari disalurkan ke desa setelah dari pusat cair ke daerah,” katanya.

Ia berpendapat pencairan akan sangat mempengaruhi pula kecepatan pembangunan terutama dengan skema Program Padat Karya. Dengan skema tersebut pembayaran upah harian atau mingguan kepada para pekerja bisa berjalan dengan lancar. Eko Putro menekankan, sebesar 30 persen dari pengerjaan proyek dana desa harus digunakan sebagai upah pekerja dan hal itu memerlukan uang tunai. (IJ)